Jokowi Pilih Heru karena Ingin Bawa Standar KPK ke BNN

Pelantikan Kepala BNN Baru di Istana (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

Presiden Joko Widodo sudah melantik Irjen Heru Winarko sebagai sebagai Kepala BNN pada Kamis (1/3) pukul 09.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. Jokowi tentunya memiliki alasan tertentu memilih Heru sebagai penganti Komjen Budi Waseso (Buwas).

Heru yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, dipilih Jokowi sebagai Kepala BNN karena ingin menerapkan standar seperti di KPK.

"Ya gini, kita ingin agar BNN ini nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti sudah terapkan di KPK. Standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN. Baik standar governance, standar tata kelola organisasi, dan yang paling penting sisi integritas," kata Jokowi usai melantik Heru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3).

Sebab kata Jokowi peredaran narkoba memiliki perputaran uang dan omzet yang besar. Maka dari itu, peredaran narkoba, lanjut Jokowi sangat menggoda setiap orang untuk bertransaksi narkoba.

"Karena di situ peredaran narkobanya, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali. Gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan, tantangan BNN di bawah pimpinan Heru semakin besar dengan jumlah kejahatan narkoba yang terus beredar. Tugas Heru ke depan, kata Jokowi adalah menurunkan jumlah pengedar narkoba.

"Yang jelas semakin sedikit barang-barang yang masuk, narkoba yang masuk. Kemudian juga bisa menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba dari sisi rehabilitasi juga baik, tapi juga dari sisi pencegahan agar barang tidak masuk agar semakin baik," tutup Jokowi.

Selain pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Heru yang lahir di Jakarta 1 Desember 1962 itu pernah menjadi Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menkopolhukam. Di tahun 2012, Heru juga pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung.

Heru dikenal sebagai sosok yang banyak menorehkan prestasi di bidang penindakan kejahatan ekonomi, bahkan sejak dia bertugas di Direktorat Ekonomi Khusus Mabes Polri pada 2009. Wawasannya terkait politik makro nasional juga dinilai mumpuni.