Jokowi Sebut Kondisi Sungai Citarum Sudah 'Lampu Kuning'

Rapat terbatas soal penanganan Sungai Citarum (Foto: Iqbal Tawakal/kumparan)

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas soal penanganan Sungai Citarum di sela-sela kunjungannya ke Kota Bandung, Selasa (16/1). Dalam rapat tersebut, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja beserta Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Pada saat membuka rapat tersebut, Jokowi mengatakan, kondisi Sungai Citarum cukup memprihatinkan. "Aliran Sungai Citarum sudah pada posisi lampu kuning," kata Jokowi.

Menurutnya, dalam kondisi tersebut, jutaan masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta berpotensi terkena dampak buruk dari aliran sungai yang sudah terpapar limbah. Bahkan, ia menyebutkan, 80 persen masyarakat DKI Jakarta mengandalkan sumber air minum dari sungai yang telah dinobatkan sebagai salah satu terkotor di dunia.

"Citarum sumber air minum 27 juta masyarakat Jabar dan Jakarta. 80 persen air minum Jakarta dari Citarum," paparnya.

Sungai Citarum Tercemar (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa)

Berdasarkan data dari Kemenko Maritim, Sungai Citarum menampung oleh 280 ton limbah yang berasal dari 2.822 industri yang berdiri di sepanjang aliran sungai. Selain itu, Citarum pun menanggung 1.500 ton sampah domestik. Citarum pun dinobatkan sebagai salah satu sungai terjorok di dunia.

Untuk itu, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk bersinergi membenahi Citarum. Bahkan, ia menginstruksikan agar pabrik-pabrik nakal yang membuang limbah di Citarum ditindak tegas

"Saya tidak mau Citarum menjadi tempat pembuangan limbah raksasa dari pabrik di kanan dan kiri aliran sungai," kata dia.

Sungai Citarum Tercemar (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa)

Selain itu, permasalahan Sungai Citarum yang tak kunjung selesai ini salah satunya diakibatkan tidak sinergisnya pemrintah pusat dengan daerah. Adapun, Sungai Citarum ini melintasi dan membelah 11 kota dan kabupaten di Jawa Barat.

"Saya melihat anggaran-anggaran yang ada ini sudah nempel semua di kementerian. Karena tidak terintegrasi, kementerian, lembaga pusat dan daerah, sudah bertahun-tahun tidak terlihat wujudnya," ujar dia.

Setelah melakukan rapat terbatas sekitar 30 menit, Jokowi melakukan pertemuan dan berdialog dengan pegiat dan aktivis lingkungan di Jawa Barat.