Jokowi Singgung Ramai Perpres Tenaga Kerja Asing: Inilah Politik

Jokowi di Mitsubishi XPANDER Export Ceremony (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Presiden Joko Widodo menyinggung ramai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dalam acara pelepasan ekspor Mitsubishi Expander di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta

Bagi Jokowi, ada salah persepsi di masyarakat menyikapi peratuan yang dia teken. Perpres itu bukan berarti Indonesia akan kebanjiran TKA, namun untuk menyederhanakan pengurusan administrasi TKA yang penuhi kualifikasi dan sesuai kebutuhan Indonesia.

"Saya tadi mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perindustrian bahwa pabrik Mitsubishi mempekerjakan 3.000 tenaga kerja dan akan tambah menjadi 4000 tenaga kerja, betul Pak? Dan hampir dapat dikatakan semuanya adalah tenaga kerja lokal," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (25/4).

Hadir dalam pelepasan ekspor Mitsubishi itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta jajaran direksi Mitsubishi.

"Karena sekarang isunya akhir-akhir ini adalah TKA atau tenaga kerja asing. Padahal sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhanakan prosedur administrasi untuk tenaga kerja asing, jadi berbeda," lanjut Jokowi.

Jokowi menyebut isu yang dipahami berbeda terkait Perpres TKA bermuatan politik. Meski Jokowi tak merinci kepentingannya untuk Pemilu 2019 atau kepentingan politik lain.

"Inilah yang namanya politik," kata dia.

Sebelumnya, JK juga menyinggung permasalahan tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia. JK membandingkan dengan Malaysia yang punya dua juta tenaga kerja yang berasal dari Indonesia (TKI). Namun, Malaysia tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut.

"Ada dua juta orang RI bekerja di Malaysia. Tapi Malaysia tidak pernah ribut walaupun dua juta. Kita masuk (TKA) sedikit, ribut. Padahal untuk maju dibutuhkan investasi," ujar JK, Selasa (24/4).

"Investasi butuh modal dan skill. Modal dan skill tentu bagi mereka dia harus jaga, kalau kita persulit, tenaga ahli, ekspatriat di bidang ini, maka tentu modal dan skill tidak masuk," tambah JK lagi.