Jusuf Kalla di Kursi Prioritas Cawapres Jokowi

Jusuf Kalla dan Jokowi (Foto: Chandra Dyah Ayuningtyas/kumparan)

Presiden Joko Widodo bergegas meninggalkan Istana Merdeka usai bertemu dengan Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid bin Ra'ad Zeid Al-Hussein pada Selasa (6/2), sekitar pukul 12.30 WIB. Hanya ditemani beberapa personel Paspampres, Jokowi lalu naik golf car yang terparkir di pintu Istana Merdeka.

Rupanya, golf car bergerak menuju kantor Wakil Presiden yang letaknya bersebelahan dengan Istana Merdeka. Siang itu, Jokowi ingin makan siang bareng dengan Wapres Jusuf Kalla. Hal ini terbilang di luar kebiasaan. Biasanya JK-lah yang nyamperin Jokowi ke Istana Merdeka untuk makan siang.

Menu makanan siang itu khusus dimasak oleh Mufidah Kalla. Untuk menyambut Jokowi, Mufidah sengaja memasak rendang daging, udang balado, hingga ikan asin.

Sambil menikmati rendang masakan Mufidah, Jokowi menyinggung soal pentingnya peningkatan ekspor dan impor serta investasi di sisa pemerintahannya. Kepada JK yang mafhum soal ekonomi, Jokowi meminta wejangan soal fokus ekonomi pemerintah demi mendongkrak investasi.

Jokowi-JK di Kantor Wapres (Foto: Dok. Setwapres)

Obrolan hangat itu diselingi pujian Jokowi soal makanan Mufidah yang enak. Namun, agenda utama kedatangan Jokowi bukanlah soal ekonomi.

Ada topik lain yang meresahkan Jokowi sehingga ia "rela" menyambangi kantor Wapres. Topik yang dimaksud, tak lain dan tak bukan soal dukungan JK di Pilpres 2019.

Sejumlah sumber menyebut, dengan bahasa yang implisit, Jokowi menanyakan kepada JK peran apa yang akan dilakoninya di 2019 nanti. Apakah JK akan maju di pentas pilpres atau menjadi orang di belakang layar.

Pertanyaan selanjutnya, apakah JK akan mendukung Jokowi di 2019 terlepas apa peran yang akan dijalaninya nanti. Meski tak lagi menyandang status ketum Golkar, namun peran JK dirasa Jokowi cukup signifikan dalam percaturan politik di 2019 nanti.

JK menghela nafas dan tersenyum. Dengan gaya bicara tertata, JK menyatakan siap jika diperlukan untuk memberikan pengabdian kepada negara melalui ajang Pilpres 2019. Namun, JK berharap Jokowi mencari calon lain terlebih dahulu. JK sadar bahwa ia terhalang aturan untuk kembali maju pilpres sebagai cawapres.

Ma'ruf Amin, Jokowi, dan Jusuf Kalla. (Foto: Dok. Agus Suparto)

Dalam beberapa kesempatan setelahnya, JK memang menyatakan keengganannya maju sebagai cawapres Jokowi di 2019. Selain faktor usia, JK enggan maju karena terhambat UUD 1945 dan UU Pemilu yang membatasi seseorang maju pilpres selama dua kali untuk jabatan yang sama.

"Tentu saya (akan) bekerja di bidang sosial pendidikan dan lain-lain. Ada yang mengusulkan saya ikut lagi, tentu saya berterima kasih tapi kita harus kaji baik UUD kita," kata JK di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

"Secara umum saya ingin mengabdi ke bangsa lewat pendidikan sosial ekonomi dan sebagainya. Pengabdian tak terbatas di pemerintahan (saja)," tambah JK lagi.

Pertemuan JK dan Jokowi berakhir menggantung. Namun, satu pesan yang tersirat, JK siap membantu Jokowi jika diperlukan di 2019 nanti.

Usulan JK untuk kembali maju sebagai cawapres Jokowi muncul kali pertama dari partai pengusung Jokowi, PDIP. Isu ini mencuat beberapa hari setelah dalam rapimnas, PDIP menyatakan dukungannya kepada Jokowi sebagai capres di 2019.

Bukan tanpa alasan JK dipilih menjadi salah satu kandidat terkuat. JK punya banyak keunggulan yang bisa menambal elektabilitas Jokowi. Paling utama jaringan di kelompok muslim dan jaringan di KAHMI yang tak perlu diragukan lagi.

Jusuf Kalla menutup Munaslub Golkar 2017. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Selain itu, JK juga merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia. Faktor lain, JK kuat di Indonesia Timur. PDIP menilai Jokowi akan lebih mudah meraih suara kelompok Islam dan pemilih di Indonesia Timur jika kembali bersanding dengan JK.

"Pak Jokowi tahu akan lebih mudah dengan JK," ujar seorang sumber di lingkungan pemerintahan.

Kenyataan ini juga diamini oleh politikus PDIP, Puan Maharani. Ia tak memungkiri bahwa JK merupakan salah satu yang digodok. "Ya intinya bahwa kita berharap capres dan cawapres dari PDIPlah nantinya akan kembali menjadi presiden yang akan datang," ujar Puan di sela rakernas PDIP di Bali, Minggu (26/2).

PDIP juga getol menyorongkan JK kepada Jokowi karena mantan Ketum Golkar ini tak punya kepentingan politik di 2024.

Namun, skenario, ini mental karena terhalang konstitusi. Menurut UUD 1945, Pasal 7 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Selain itu majunya JK juga terhalang UU Pemilu yang merupakan turunan dari UUD 1945.

Jokowi dan Jusuf Kalla (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Menyadari kans maju lagi sebagai cawapres kecil, Ketua Dewan Masjid Indonesia ini toh tetap dilibatkan dalam penjaringan pendamping Jokowi. JK punya andil dalam memberikan pertimbangan soal kriteria cawapres. JK pun mengakui terlibat dalam proses penjaringan itu.

"Tentu sudah banyak calon-calon yang dibicarakan, didiskusikan. Tunggu saja waktunya," kata JK di kantornya, Selasa (20/3).

JK menegaskan cawapres Jokowi harus memenuhi dua kriteria untuk membantu tugas presiden. "Siapa pun, (harus memenuhi) kriterianya 2 hal pokok. Bagaimana cawapres itu menambah elektabilitas pasangan. Harus menambah," ujar JK.

"Kedua, itu apabila terpilih dapat menjadi wakil presiden, membantu presiden. Kalau perlu harus setara dengan presiden, karena kalau terjadi apa-apa dia menggantikan presiden," pungkasnya.

JK menjalin komunikasi dengan sejumlah kandidat cawapres Jokowi yang punya kedekatan dengannya. Sebut saja Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Jusuf Kalla dan Puan Maharani (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Keterlibatan JK dalam tim penjaring cawapres Jokowi juga diakui oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut peran JK tidak bisa dilepaskan dalam upaya pemenangan Jokowi di 2019. Hal itu dimulai dari fase penjaringan cawapres.

“Kami terus menempatkan Pak JK sebagai tokoh kebangsaan untuk memberi masukan karena pengalaman yang sangat luas dari Pak JK,” kata Hasto.

Sayangnya, JK masih belum mau merinci soal siapa saja kandidat yang dijaring.

Belakangan, sejumlah internal Golkar berencana mengajukan uji materi Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang seseorang maju pilpres sebanyak dua kali.

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris, menyebut rencana ini muncul untuk mengakomodasi JK kembali maju sebagai cawapres di 2019.

Fahmi Idris Golkar (Foto: Kevin Septhama/Kumparan)

Golkar memang belum satu suara soal siapa yang disodorkan menjadi cawapres bagi Jokowi. Ada sejumlah faksi lain yang mendorong Airlangga Hartarto menjadi cawapres. Namun faksi lain pendukung JK menilai tidak tepat Airlangga menjadi pendamping Jokowi, karena tidak mengakar baik di partai maupun kader di daerah.

Apakah Jokowi akan meminang JK? Tunggu saja. Apapun tugas yang diemban JK di 2019 nanti, ia akan tetap memainkan peran sentral di Pilpres 2019.