Kapolda Metro Larang Demo di Sekitar DPR pada 15-20 Oktober

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Purnomo. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono tak akan mengeluarkan izin aksi unjuk rasa (demonstrasi) di area sekitar gedung DPR yang pada 15-20 Oktober 2019. Hal ini terkait pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Gatot usai rapat koordinasi pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bersama pimpinan DPR.

"Tadi, Pak Pangdam (Mayjen Eko) menyampaikan, kita akan memyampaikan, ketika ada pihak-pihak yang akan menyampaikan pemberitahuan terkait unjuk rasa kita akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan itu," kata Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, senin (14/10)

Alasannya, kata Gatot, agar situasi pelantikan tetap kondusif. Selain itu juga untuk menghormati kekhidmatan pelantikan yang juga akan disaksikan para kepala negara dunia.

"Kita hormati itu sebagai bangsa Indonesia agar bangsa kita ini dikenal dengan bangsa yang beradab, bangsa yang santun dan lain sebagainya. Karena ini akan dilihat oleh seluruh dunia, mari kita hormati itu," kata Gatot.

Massa mahasiswa terlibat saling dorong dengan sejumlah polisi saat aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa (24/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Gatot menjelaskan, diskresi kepolisian itu akan berlaku sejak Selasa, 15 Oktober hingga 20 Oktober 2019. Setelah itu, aksi unjuk rasa akan diperbolehkan pihak kepolisian.

Dengan begitu, dalam pekan ini masyarakat, termasuk mahasiswa, tak diperbolehkan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR/MPR.

"Setelah tanggal 20 Oktober kan aspirasi seseorang boleh disampaikan seperti itu ya. Ini sampai tanggal 20 kita bicaranya, ini diskresi kita, diskresi kepolisian," tandasnya