Kemendagri Lapor Kebocoran Data Kependudukan ke Bareskrim

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Sejumlah Deputi Kemenko-Polhukam di Gedung Ombudsman RI. Foto: Andesta Herli/kumparan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melaporkan kasus kebocoran data kependudukan yang belakangan menjadi sorotan ke Bareskrim Polri. Hal itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo ditemui saat sesi pertemuan dengan Ombudsman RI terkait pelayanan publik.

“Hari ini Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim. Walaupun data itu di Dukcapil itu aman ya termasuk MoU kami dengan beberapa lembaga perbankan lembaga keuangan juga aman. Tapi ada oknum masyarakat yg menggunakan media lain mengakses dan itu adalah tindak kejahatan,” ungkap Tjahjo di Gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Lebih lanjut Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif, mengatakan pelaporan itu dilakukan agar para pelaku di balik kebocoran data bisa dilacak dan dihukum, sehingga tercipta rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

“Kita koordinasi dengan Bareskrim agar proses-proses penyalahgunaan data baik melalui medsos maupun melalui media yang lain bisa segera dilacak. Semangatnya seperti itu. Karena negara harus memberikan rasa tenang dan rasa tenteram kepada masyarakatnya,” ucap Zudan.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Zudan menekankan, selama ini data kependudukan yang ada pada Kemendagri tidak pernah bocor apalagi digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Maka itu, ia menilai, kebocoran tersebut terjadi bukan lewat data Dukcapil Kemendagri melainkan melalui sebaran di media sosial.

“Yang mungkin itu adalah dari berbagai medsos, karena di sana banyak sekali KK dan KTP elektronik. Kalau kita klik, kita ketik, itu akan keluar datanya. Bisa jadi ada pemulung data di sana. Nah pemulung data ini berubah,” ucapnya.

Selain penanganan lewat laporan ke polisi, Zudan juga menekankan perlunya peran aktif masyarakat. Ia mengingatkan agar masyarakat juga berhati-hati dalam memberi akses datanya kepada pihak lain, baik korporasi maupun bank.

“Ketika data kita sering diberikan kemana-mana, maka saya memberi saran kepada masyarakat, kalau masyarakat memberikan datanya ke bank, buat perjanjian dengan bank, 'jangan data saya digunakan untuk keperluan yang lain di luar transaksi ini'. Jadi tidak boleh untuk marketing, tidak boleh digunakan untuk profiling penduduk dan lain-lain,” tuturnya.

Selain itu, untuk meminimalisir data kependudukan yang sudah kadung tersebar di internet, Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Samuel (Kemenkominfo) untuk men-take-down gambar-gambar KTP elektronik dan kartu keluarga yang ada di medsos itu,” paparnya.

Sebelumnya, publik tanah air kisruh karena isu kebocoran data. Ada yang mensinyalir pemerintah tidak melindungi data penduduk dan membiarkan data tersebut dimanfaatkan swasta.

Bahkan, dalam bentuk lebih ekstrim, ada data penduduk yang ternyata menjadi suatu komoditas bisnis bagi para mafia data, atau yang disebut Zudan sebagai pemulung data. Tidak tanggung-tanggung, bisnis tersebut dikabarkan bisa mendatangkan materi sampai ratusan juta rupiah dalam sebulan bagi pebisnis data penduduk.