Kemendagri Sebut Anggaran Pilkada 2020 Lebih dari Rp 15 Triliun

7 Oktober 2019 20:13 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
ADVERTISEMENT
Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah, terdiri dari 9 Pilgub, 224 Pilbup dan 37 Pilwalkot. Kemendagri memprediksi anggaran yang dikeluarkan untuk hajatan 5 tahunan itu lebih dari Rp 15 triliun.
ADVERTISEMENT
“Jadi Rp 15 triliun itu anggaran yang terdaftar sampai sejauh ini. Jadi kalau saya tidak mau berandai-andai ya, tentu kita lihat saja setelah semua NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) masuk baru bisa ditentukan, yang jelas itu lebih tinggi dari itu,” ungkap Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syafruddin, di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (6/14).
Hingga hari ini, total daerah yang sudah menandatangani NPHD dengan KPU berjumlah 209 daerah. Sedangkan 61 daerah lainnya belum menyelesaikan NPHD.
Ilustrasi Surat Suara Foto: Antara/Harviyan Perdana Putra
Syafruddin mengatakan, saat ini pihaknya bersama KPU dan Bawaslu meminta 61 daerah itu menyelesaikan NPHD. Mereka memberikan tenggat waktu hingga 14 Oktober.
“Jadi kita harapkan sesuai dengan apa yang tadi disepakati di dalam rapat koordinasi ini maka pemerintah memberi waktu cukup longgar ya sampai dengan tanggal 14 (Oktober). Harapan Kita tanggal 14 itu tidak ada lagi satu daerah yang terlambat,” ucap Syafruddin.
ADVERTISEMENT
Dia menyebut sudah mengevaluasi dan memberikan teguran pada pemda yang belum meneken NPHD. Padahal, seharusnya NPHD tersebut sudah harus diteken paling lambat 1 Oktober lalu.
“Jadi hari ini sebenarnya tinggal tindak lanjut dari peringatan kami kepada daerah. Dan yang hadir hari ini adalah yang belum menandatangani NPHD, kecuali provinsi,” ucapnya.