Kemendagri Terus Bina PNS yang Anti-Pancasila
PerbesarDalam diskusi bertajuk 'Peran Ormas-ormas Islam dalam NKRI' di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) pada Sabtu (16/11) lalu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mayjen TNI (Purn) Soedarmo menyebut sebanyak 19,4 persen pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
Data 19,4 persen PNS yang anti-Pancasila itu ia kutip dari survei Alvara Research yang dilakukan 10 September sampai 5 Oktober 2017 di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Terhadap PNS yang anti-Pancasila itu, Soedarmo mengatakan hasil survei bisa menjadi evaluasi atau koreksi bagi pimpinan kementerian/lembaga serta pemda tempat PNS tersebut bernaung.
"Paling tidak hasil survei itu bisa dijadikan evaluasi atau koreksi bagi pimpinan yang ada, walau keakuratan dari survei tersebut belum bisa dipastikan," ujar Soedarmo saat dihubungi kumparan, Senin (19/11).
PerbesarUntuk itu, Soedarmo menekankan pentingnya sinergitas antara kementerian/lembaga serta pemda untuk melakukan pembinaan bagi para PNS tersebut agar tidak semakin melenceng.
"Pimpinan PNS kan bukan hanya Kemendagri saja tapi banyak K/L lain. Maka diperlukan sinergitas antar K/L untuk melakukan pembinaan untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi PNS," ucapnya.
Tak hanya menggantungkan kepada pemerintah, Soedarmo juga mengajak kepada ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, hingga Syarikat Islam Indonesia untuk ikut membentengi Indonesia dari paham-paham radikal yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
"Jangan mudah untuk dipecahbelah. Sekarang sudah banyak kelompok-kelompok yang ingin pecah belah kesatuan dan persatuan antar ormas itu sendiri dan antar umat Islam itu sendiri. Kewaspadaan perlu kalau kita mudah terpancing akan bisa menjadi negara Suriah ke-2, ini bahaya," pungkasnya.