Kemenhub Kaji Penerapan Ganjil-Genap di Sejumlah Kota Besar Indonesia

Pengendara melintas di bawah rambu ganjil-genap di Jalan Kebon Sirih, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Dede Rizky Permana)

Penerapan ganjil-genap mulai dikaji pemerintah, khususnya di kota-kota besar Indonesia. Selain untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, juga untuk memaksimalkan penggunaan angkutan massal.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyebutkan, kemacetan menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar. Itulah sebabnya, pemerintah melalui Kemenhub mulai mengkaji aturan terkait manajemen lalu lintas.

"Pak Presiden dan menteri menggelar rapat terbatas soal kemacetan di Jabodetabek, Rp 65 triliun kerugian akibat kemacetan. Pak Menhub sudah mendorong untuk kajian di kota besar di Indonesia dengan tingkat polusi tinggi sudah harus susun peraturan terkait manajemen lalu lintas," ungkap Budi usai menghadiri Grand Launching Converter Gas BRT Trans Semarang, di Semarang, Rabu (9/1).

Spanduk aturan ganjil-genap di simpang Kartini, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (6/8). (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)

Budi menjelaskan, penerapan ganjil-genap nantinya juga direncanakan dilakukan di berbagai daerah tidak hanya Jakarta. Paling dekat, saat ini regulasi sedang dibuat untuk Kota Palembang.

"Menyusun regulasi berdasarkan kajian ganjil genap tidak hanya di Jakarta tapi daerah lain tapi saat ini utamanya di Palembang," kata Budi.

Selain memberlakukan ganjil-genap, pemerintah juga memberi bantuan berupa Bus Rapid Transit (BRT) sebagai solusi menyiapkan transportasi massal. Namun, Budi menegaskan untuk daerah yang pengelolaannya kurang bagus, bantuan bakal ditarik kembali.

"Di Papua Sorong, Bogor belum jalan, kalau tidak serius akan kami ambil kembali dan berikan ke kota lain yang komitmen seperti Semarang," ujar Budi.

Budi berharap yang dilakukan Kemenhub bisa mendorong perubahan paradigma masyarakat sehingga beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.