Kenapa Kashmir Jadi Rebutan Berdarah India dan Pakistan?
PerbesarADVERTISEMENT
Pemerintah India di bawah kepemimpinan Partai Bharatiya Janata (BJP) pada Senin (5/8) telah memutuskan untuk menghapus otonomi khusus di negara bagian Kashmir.
ADVERTISEMENT
Setelah tujuh dekade dengan leluasa mengatur negaranya secara mandiri, kini Kashmir akan selamanya berada di bawah arahan New Delhi.
Keputusan pemerintah India itu membuat Pakistan murka. Islamabad merasa tidak terima atas klaim India karena merasa Kashmir adalah bagian negaranya.
Sejak 70 tahun silam, India dan Pakistan hampir tidak pernah hidup rukun karena saling berebut wilayah Kashmir. Mereka tidak segan-segan untuk mengerahkan kekuatan perang paling maksimal untuk mempertahankan klaim kepemilikan masing-masing atas Kashmir.
Lalu, ada apa sih sebenarnya di Kashmir? Apa yang akan terjadi jika otonomi di Kashmir dicabut?
Kashmir, A little England in the Heart of Asia
Kashmir adalah sebuah wilayah perbatasan yang letaknya berada di tengah-tengah India dan Pakistan. Oleh John Keay, seorang penulis asal Inggris, Kashmir disebut dengan istilah 'A little England in the heart of Asia'.
ADVERTISEMENT
Kashmir memiliki tanah yang subur serta keindahan alam yang luar biasa. Tidak hanya pemandangan yang fantastis seperti pegunungan dan lembah-lembah yang mengitari seluruh wilayahnya, budaya dan tradisi lokal masyarakat Kashmir juga menjadi daya tarik tersendiri.
Akan tetapi, wilayah Kashmir juga dikenal sebagai salah satu zona konflik terpanas di dunia. Perebutan wilayah yang berujung perang berkepanjangan antara India dan Pakistan telah berlangsung sejak 1947. Tepatnya setelah Inggris membagi wilayah itu menjadi dua.
India menginginkan Kashmir jadi bagian negaranya dalam rangka mewujudkan impiannya untuk menguasai seluruh negara di Asia Selatan.
Selain itu, letak geografis Kashmir yang memiliki akses fisik secara langsung dengan Afghanistan dan Xinjiang juga jadi jantung kehidupan bagi India. India tanpa Kashmir bisa membuat hilangnya pendapatan perdagangan di Asia Tengah.
ADVERTISEMENT
Sama halnya dengan India, Pakistan juga menganggap Kashmir sebagai jalur keberlangsungan hidup. Setidaknya tiga dari enam sungai yang melintasi Pakistan berasal dari wilayah Kashmir, yakni sungai Indus, Jhelum, dan Chenab. Tanpa sungai-sungai di Kashmir, Pakistan akan berubah menjadi gurun pasir.
Selain itu, Kashmir juga dinilai memiliki kepentingan geo-strategis, ekonomi dan militer pertahanan untuk Pakistan.
Pakistan tanpa Kashmir, tidak akan ada pula rute jalur perdagangan sutra antara Pakistan dan China. Pakistan juga merasa lebih dekat secara sosial budaya karena dua negara tersebut mayoritas penduduknya adalah Muslim. Berbeda dengan India yang sebagian besar penduduknya pemeluk Hindu.
Apa yang terjadi saat ini di Kashmir?
Sejak awal Agustus lalu, pemerintah India mulai mengerahkan puluhan ribu pasukan militer ke wilayah Kashmir. Pada Minggu (4/8) dini hari, India juga memerintahkan untuk menutup sekolah dan universitas, mengusir ribuan turis yang datang, memutus layanan telepon dan internet, serta menahan sejumlah elite politik lokal.
Baru pada Senin (5/8), pemerintah kemudian mengejutkan seluruh pihak dengan mencabut Pasal 370 Konstitusi India yang isinya mengatur tentang dasar pembagian hubungan Kashmir dan India selama 70 tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
Sama seperti otonomi daerah di Indonesia, pasal tersebut memperkenankan Kashmir untuk memiliki bendera dan membuat undang-undang negaranya sendiri. Namun, untuk urusan luar negeri pertahanan, dan komunikasi, menjadi urusan pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah New Delhi.
Lalu, apa yang terjadi setelah otonomi Kashmir dicabut?
Kashmir tidak akan lagi memiliki konstitusi terpisah, akan tetapi harus mematuhi konstitusi Pemerintah New Delhi.
Dampak lain dari pencabutan status itu adalah kini penduduk di luar Kashmir bisa membeli properti dan mencari kerja di sana. Hal itu sempat dilarang di dalam UU 370 karena untuk meredam gejolak di kawasan mayoritas Muslim itu.
Mengapa pemerintah melakukannya?
Perdana Menteri India, Narendra Modi, beralasan bahwa keputusan untuk menutup wilayah dan mencabut otonomi khusus di Kashmir diambil karena adanya ancaman serangan dari Pakistan.
Dia juga berpendapat bahwa otonomi khusus itu perlu dihapus untuk segera mengintegrasikan Kashmir dengan India secara utuh.
ADVERTISEMENT
Pemerintah mengatakan, keputusan ini akan berujung pada pembangunan di wilayah tersebut.
"Saya ingin memberi tahu rakyat Jammu dan Kashmir tentang kerusakan Pasal 370 dan 35A terhadap negara," kata Menteri Dalam NegEri Amit Shah kepada parlemen, dilansir BBC, Selasa (6/8).
"Karena bagian-bagian inilah demokrasi tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan, korupsi meningkat di negara bagian, sehingga tidak ada pembangunan yang bisa terjadi," ujar Shah.
