Ketua KPU: Pengawas Independen Bikin Penyelenggara Tak Kerja Sembarang

Ketua KPU, Arief Budiman. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Pemilu serentak yang pertama kali digelar di Indonesia melahirkan banyak potensi pelanggaran dan kecurangan. Suka tidak suka, Bawaslu tidak bisa melakukan tugasnya sendiri. Kehadiran para pengawas independen diperlukan agar pengawasan berjalan maksimal.

Hingga saat ini, ada 51 LSM yang terdaftar sebagai pengawas pemilu. Mereka melakukan pengawasan mulai dari tahapan kampanye hingga perhitungan suara. Bagaimana signifikansi peran pengawas pemilu di mata Ketua KPU Arief Budiman? Berikut wawancara kumparan soal peran pengawas independen.

Pekerja membawa bagian dari kotak suara berbahan karton, di gudang logistik KPU Kota Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sejak kapan pengawas pemilu independen mulai bermunculan?

Ketika Indonesia mulai bertransisi dari era sentralistis menjadi desentralistis, dari era otoriter menjadi era demokratis. Itu banyak gerakan-gerakan NGO (non governmental organization) muncul. Jadi waktu itu banyak muncul lembaga pemantau pemilu domestik ketika kita mau menyelenggarakan pemilu 1999 dan ditambah dengan dukungan lembaga-lembaga internasional yang memang bergerak di dunia demokrasi dan pemilu.

Kenapa mereka muncul? Karena masyarakat saat itu belum menyadari proses-proses semacam ini, perlu dipantau, diawasi, perlu menjadi perhatian banyak pihak. Jadi pada waktu itu banyak muncul lembaga pemantau pemilu domestik ketika kita mau menyelenggarakan Pemilu 1999 dan ditambah dengan dukungan lembaga-lembaga internasional yang memang bergerak di dunia demokrasi dan pemilu. Maka bergeraklah kelompok-kelompok masyarakat itu menjadi NGO pemantau pemilu.

Manfaat apa yang diterima dari kehadiran para pemantau independen pemilu ini?

Masyarakat tentu akan jauh lebih berhati-hati. Begitu pun penyelenggara pemilu, dengan kehadiran pemantau mereka akan bekerja lebih baik. Ada dorongan untuk bekerja lebih baik. Kita dilihat sama pihak lain, kita dipantau, kita diawasi, walaupun sesungguhnya pemantau-pemantau itu masyarakat itu sendiri.

Bagaimana perkembangan pengawas pemilu independen di Indonesia dari tahun ke tahun?

Tren itu kemudian menurun di pemilu-pemilu berikutnya. Kenapa menurun? Karena banyak lembaga melihat Indonesia demokrasinya sudah semakin baik, enggak perlu diawasi. Karena, misalnya, sistemnya sudah disusun dengan baik, regulasinya sudah mengatur dengan baik. Itu kalau ada orang macam-macam, salah menyelenggarakan, jadi langsung kena sanksinya. Beda dengan masa reformasi dipantau banyak pihak, domestik maupun internasional.

Data tempat pendaftaran pemantau Pemilu. Foto: Dok. Bawaslu

Bisa disebutkan LSM yang punya rekam jejak bagus dalam memantau pemilu?

Kalau dulu biasanya fokus mereka pemantauan, sekarang fokus mereka sudah lain. Melakukan pendidikan politik, melakukan sosialisasi pemilu. Anda lihat sekarang ada Perludem, ada KIPP, ada JPPR. Kegiatan mereka selain melakukan pemantauan pada saat pemilu, tapi juga melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi, melakukan training-training kepemiluan. KPU kerja sama dengan mereka.

Apakah sebagian LSM itu dibiayai KPU untuk menjalani program mereka?

Mereka ini kan harus mandiri kalau melakukan pemantauan dan pengawasan. Itu bukan program kami. KPU kan menyelenggarakan pemilu, tetapi kalau KPU melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, itu kan program KPU, maka program itu dibiayai oleh KPU. Jadi sebagian dari LSM yang ada, yang saat ini bekerja sama dengan KPU bukan dalam bentuk pemantauan, tapi pendidikan pemilih dan itu kita yang biayai.

Apakah kehadiran para pengawas independen ini bisa mengurangi atau menghilangkan potensi kecurangan atau pelanggaran?

Memastikan untuk menghilangkan potensi kecurangan, ya tentu itu adalah kesimpulan yang sangat terburu-buru, sangat minor. Pertama, kita punya 809 ribu lebih TPS. Bagaimana mungkin mereka mengawasi itu semua. Tetapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita dapat. Pertama, penyelenggara pemilu di Indonesia menyadari, pemilu kita dilihat banyak orang. (Sehingga) harus hati-hati, jangan kerja sembarangan.

Kemudian yang berikutnya, ini jadi bagian dari promosi demokrasi Indonesia di mata internasional. Kalau kita baik demokrasinya, mereka pasti akan cerita ‘kalau emang mau baik demokrasimu, belajarlah dari Indonesia, dan itu real terjadi sekarang.

Saya pernah beberapa kali diminta berbicara tentang pemilu di Indonesia dalam beberapa pertemuan KPU sedunia misalnya. Kemudian dalam diskusi di negara tetangga, kemudian diundang untuk program internasional observer pemilu di semua negara, saya terlibat di sana. Dan Indonesia mendapat apresiasi dari mereka karena pemilu kita semakin hari semakin baik.

Ketua KPU, Arief Budiman. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Soal politik uang, bagaimana solusinya?

Saya itu heran di era sekarang ini orang masih melakukan vote buying. Sementara orang itu mau di buy berapa pun itu belum tentu milih dia juga, wong era sudah kayak gini terbuka. Termasuk misalnya dia nyuruh penyelenggara pemilu untuk curang. Saya ingatkan sama teman-teman saya, ‘Ingat kamu ya, kalau kamu nakal, gampang untuk tahu kenakalanmu’.

Kenapa? Proses pemilu sejak dari TPS itu sangat terbuka. Di TPS itu ada 7 KPPS, 2 linmas. Kalau 1 orang nakal, itu yang 8 orang marah-marah. Terus ada lagi pengawas TPS dari Bawaslu, terus ada lagi saksi setiap parpol yang jumlahnya 16. Terus ada saksi DPD, terus ada saksi capres-cawapres, ada polisi, ada pemantau, ada masyarakat, bisa kamu nakal? Mau ubah-ubah suara? Dimaki-maki kamu sama orang segitu banyak. Mau curang bagaimana?

Kan semua orang punya datanya, semua boleh difoto C1 pleno, saksi-saksi dikasih salinannya, terus rekam di kecamatan, terus ada yang protes suara salah satu kandidat berkurang misalnya dari 200 jadi 100. Protes dia pasti dan itu akan ketahuan siapa yang nakal, siapa yang kurang. Belum lagi scan C1 dari TPS ke pusat data kita. Begitu dia nakal, eh ini sudah ada di tempat saya, mau curang apa kamu. Apalagi di tingkat ke atas, di tingkat kabupaten itu wartawan sudah kumpul semua. Mau nakal? Sama saja bunuh diri. Jadi saya heran kalau ada orang mikir masih mau curang.

Pantauan pengawas independen. Foto: Basith Subastian/kumparan

Ada berapa LSM pemilu yang eksis sampai sekarang dan sering bekerja sama dengan KPU?

Kalau yang eksis sejak lama sampai sekarang, yang domestik ya Perludem, KIPP, sama JPPR. Yang lain kemudian tutup buku. Tapi juga ada yang tumbuh baru, misalnya Netgrit. Mereka sering datang ke kita minta data dan KPU selalu terbuka soal data. Misalnya soal DPT, orang datang ke KPU bilang ada 30 juta DPT manipulasi, terus ada 17 juta lagi DPT manipulatif.

Mereka dapat data itu dari mana? Ya dari KPU karena KPU membuka akses kepada setiap orang untuk meneliti DPT. Ini kok malah KPU dituduh manipulasi DPT. Mana ada logikanya kalau orang mau manipulasi tapi diumbar datanya. Lucu kadang-kadang, dan KPU membuka diri untuk mengoreksi bareng-bareng persoalan DPT ini. Kita kerjakan bareng-bareng.