Komisi VI DPR Akan Panggil Rini-Sofyan untuk Klarifikasi soal Rekaman

Sofyan Basir dan Rini Soemarno (Foto: Indra Subagja/kumparan, Ela Nurlaela/kumparan)

Penggalan rekaman percakapan via telepon antara Menteri BUMN, Rini Soemarno, dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, bocor ke publik. Dalam percakapan itu, muncul dugaan bahwa mereka tengah membicarakan 'bagi-bagi fee' dalam sebuah proyek.

Komisi VI DPR sebagai mitra BUMN akan meminta klarifikasi dari pihak yang terlibat, baik Rini maupun Sofyan. Komisi VI meminta agar keduanya memberikan klarifikasi yang jelas, agar masyarakat tidak menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi.

"Jadi, informasi ini kan belum mendapatkan informasi secara penuh, kita minta Menteri BUMN mau pun Dirut PLN beri klarifikasi, segera agar tidak menjadi polemik," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Dito Ganinduto saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Minggu (29/4).

Dito mengatakan, jika isu ini terus berkembang, komisi VI akan memanggil Rini dan Sofyan. Pemanggilan keduanya akan dilakukan setelah reses anggota DPR

"Kalau misalnya jadi keluhan masyarakat, isu berkembang bergulir terus, kita akan memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi, kalau berkelanjutan terus tidak bagus. Nanti kita bicarakan dulu dengan pimpinan ini kan masih reses," lanjut Dito.

Meski, saat ini Rini masih mendapat 'hukuman', tidak diizinkan untuk menghadiri rapat dan pertemuan dengan komisi VI, menurut Dito, pihaknya akan tetap meminta klarifikasi dari pihak Kementerian BUMN yang lain.

"BUMN kan masih mitra komisi VI, nanti kita bicarakan," jelasnya.

Menurut Dito, isu ini jika dibiarkan terus berkembang, akan tidak baik bagi keberlangsungan BUMN ke depannya. Maka dari itu, ia meminta agar semua pihak tidak menghakimi dulu sebelum ada klarifikasi dari Rini dan Sofyan.

"Tapi seyogyanya untuk membicarakan suatu proyek yang besar kenapa tidak dibicarakan secara rapat. Kita juga tidak boleh tendensius, pembicaraan itu kan bukan berarti saham untuk pribadi, bisa saja untuk PLN dan Pertamina," tutup Dito.