Komitmen Pemda Sangat Dibutuhkan Untuk Kurangi Emisi Karbon

Para pembicara di diskusi bertema ‘Local Government initiatives in a climate change action' di COP24, Katowice, Polandia. (Foto: Kelik wahyu/kumparan)

Perjanjian Perubahan Iklim atau Paris Agreement menjadi dasar setiap negara mengurangi emisi karbon. Dalam upaya tersebut, dibutuhkan peran dari semua pihak. Salah satunya adalah pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat.

Hal ini disampaikan Deputy Director International Council for Local Environment Initiatives (ICLEI) South Asia, Soumya Chaturvedula, saat diskusi bertema ‘Local Government initiatives in a Climate Change Action' dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of Parties (COP) UNFCCC ke-24 di Paviliun Indonesia, Katowice, Polandia, Jumat (7/12).

"Peran pemda dan masyarakat sangat penting dalam membangun ketahanan dan menurunkan potensi risiko yang timbul akibat perubahan iklim,” jelas Soumya.

Menurut Soumya, dibutuhkan suatu bentuk kerja sama antarpemda baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga upaya mengurangi emisi karbon dapat dilakukan secara maksimal.

“Kerja sama yang lebih luas dalam skala regional dan internasional akan menjadi sumbangsih bagi upaya menghadapi perubahan iklim secara global," ungkapnya.

Suasana di acara COP24 UN Climate Change Conference 2018 di Katowice, Polandia. (Foto: REUTERS/Kacper Pempel)

Di lokasi yang sama, Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam mengurangi emisi karbon. Pasalnya, perubahan iklim telah berdampak pada Gorontalo. Sebagai contoh Danau Limboto yang semakin surut, dari 7.000 hektare menjadi hanya 3.000 hektare.

Nelson mengatakan, menurut penelitian dari IPB, indeks risiko bencana Kabupaten Gorontalo sangat besar. Mulai dari ancaman gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, dan abrasi. Curah hujan juga semakin meningkat.

"Oleh karena itu, pemda telah melakukan rencana aksi mitigasi dan adaptasi menghadapi perubahan iklim yang terintegrasi dalam perencanaan daerah," jelas Nelson.

Nelson menjelaskan langkah mitigasi dan adaptasi melibatkan berbagai pihak. Mulai dari dinas, kelompok kerja di tingkat masyarakat, hingga organisasi nonprofit atau NGO. Dengan kerja sama ini, Nelson mengaku kondisi Gorontalo semakin membaik.

“Sekarang banjir berkurang. Penggunaan kayu juga menurun sebesar 3 ribu meter kubik karena peraturan daerah yang mendorong penggunaan baja ringan untuk pembangunan rumah,” terangnya.

COP24 dì Katowice. (Foto: Kelik Wahyu/kumparan)

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Pidie, Aceh, Fadhilah TM Daud, mengatakan daerahnya telah mempertimbangkan pentingnya pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim. Menurut Fadhilah, pendanaan perubahan iklim di Pidie dianggarkan dari dana desa sebesar 28 persen.

“Hal ini mengingat kawasan Pidie sebagian besar adalah hutan. Sebesar 68 persen wilayah Pidie adalah hutan, 80 persen di antaranya adalah hutan lindung. Sebanyak 3.200 desa berlokasi di dalam atau berdekatan dengan hutan,” jelasnya.

Fadhilah mengaku pendanaan perubahan iklim dari dana desa membuka peluang masyarakat untuk terlibat dalam mengurangi emisi karbon.

“Hal ini menjadi bentuk dukungan daerah kepada pemerintah pusat dalam mencapai target NDC Indonesia," pungkasnya.

Perjanjian Paris ditandatangani saat COP21 di Kota Paris, pada 2015. Perjanjian ini menyepakati setiap negara peserta harus mengurangi emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida. Hal ini untuk mendukung pengurangan laju pemanasan global hingga di bawah 1,5-2 derajat celcius selambat-lambatnya pada 2030.

Sementara Indonesia, menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 29 persen atau 2,8 giga ton pada 2030 dan 41 persen jika mendapat dukungan internasional. Pada 2016, Indonesia telah berhasil mengurangi emisi karbon dioksida hingga 820 juta ton. Sementara pada 2018, Indonesia melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) menargetkan penurunan emisi hingga 0,8 giga ton.