KPK Akan Dampingi KAI Selamatkan Aset: Bayangin Nilainya Rp 27,5 T

Dirut PT KAI Koordinasi dengan KPK (Foto: Wahyuni Sahara/kumparan)

Direktur PT KAI Edi Sukmoro bertemu dengan pimpinan KPK untuk berkoordinasi perihal penyelamatan aset dan penertiban barang milik negara yang dikelola PT KAI. Edi beserta jajaran PT KAI diterima langsung Ketua KPK Agus Rahardjo dan dua Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarief.

Usai pertemuan, Edi mengatakan, PT KAI tengah menata aset baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Mengingat saat ini cukup banyak aset PT KAI yang dikuasai pihak lain.

"Ke KPK ini ya kita minta didampingi terus mengembalikan aset-aset negara ini bukan cuma di Jakarta. Kita juga bicarakan tadi soal aset yang ada di luar Jakarta bahkan di luar Jawa pun kita bicarakan, salah satunya di Medan," ujar Edi Sukmoro di gedung KPK, Jumat (3/11).

Konstruksi stasiun Manggarai. (Foto: Diah Harni/kumparan)

Permintaan pendampingan penyelematan aset tersebut, kata Edi, juga dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang menggunakan jasa kereta api. Misalnya, pengguna KRL yang mencapai 1 juta orang per hari.

"Ini kan meningkatnya terus kebutuhan untuk kemudian pelayanan kepada masyarakat maka aset-aset ini kita coba tata kembali dan rapikan," kata Edi.

Edi mengatakan aset yang harus segera diselamatkan dalam waktu dekat adalah aset-aset yang saat ini berada di ranah hukum yang terletak di berbagai wilayah, seperti Madiun, Medan, Lampung, dan Semarang.

"Nah, kita cari solusilah. Karena ujungnya ini kan digunakan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat," kata Edi.

Edi berharap kerja sama dengan KPK ini dapat menyelematkan aset-aset milik demi pelayanan terbaik untuk masyarakat pengguna jasa kereta api. Target pemerintah menghadirkan transportasi massal bisa terwujud.

"Harapan kami jika aset-aset ini bisa kita tata kembali maka angkutan masal yang berbasis rel kereta api yang dikehendaki pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar," kata Edi.

Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, aset PT KAI nilainya sangat besar. Bahkan, nilainya jauh lebih besar dari nilai korupsi e-KTP yang saat ini sedang ditangani KPK.

"Lu bayangin tuh (aset PT KAI) Rp 27,5 triliun. e-KTP aja baru Rp 5 triliun kan. Lu bayangin ini kalau enggak kita jaga. Jadi maksudnya gini, kami KPK itu kan dari awal sudah dikatakan bahwa kami harus masuk ke pencegahan. Kereta api ini kan membangun peradaban. KPK tidak hanya masuk di penindakan, tapi juga di pencegahannya," kata Saut.