KPK Minta Jokowi Pilih Menteri Berdasarkan Rekam Jejak

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (kiri), Ketua KPK, Agus Rahardjo (tengah), dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kanan). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Ketua KPK, Agus Rahardjo, angkat bicara soal pemilihan menteri yang akan duduk di kabinet Jokowi periode 2019-2024.

Menurut Agus, penting bagi Jokowi untuk melibatkan KPK dalam melihat rekam jejak dan integritas calon menteri. Menurut Agus, sangat berisiko apabila nantinya ada calon menteri yang memiliki integritas buruk.

"Itu penting sebetulnya memilih orang yang berintegritas. Karena jangan sampai seperti pengalaman yang lalu-lalu, jadi menteri nanti ada masalah dengan integritasnya. Rawan sekali mereka punya power, mereka punya kekuasaan, memegang dana yang cukup besar, kemudian ada masalah integritas," ujar Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (18/3/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Oleh karena, Agus meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan rekam jejak calon menteri secara benar. Agus mengaku hingga saat ini belum mendapat permintaan dari Jokowi agar KPK mengecek rekam jejak calon menteri.

"Sebetulnya penting sekali memilih seorang menteri yang punya track record (baik), jadi saya harapkan kalaupun dari partai itu ditelusuri track record-nya, nah kami (KPK) hari ini belum menerima permintaan itu," kata Agus.

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74 Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8). Foto: ANTARAFOTO/Wahyu Putro

Jokowi telah mulai membuka sedikit demi sedikit teka-teki soal susunan kabinet Jokowi - Ma'ruf lima tahun mendatang. Kali ini, Jokowi menyebut kabinet akan diisi mayoritas dari profesional sebanyak 55 persen.

"Kabinet mendatang 55 persen orang profesional dan 45 persen dari parpol," ucap Jokowi.

Jokowi pun memastikan jumlah kementerian tetap seperti sekarang, 34 kementerian, meski akan ada kemungkinan penambahan satu kementerian baru di bidang investasi.