KPK Periksa Wali Kota Mojokerto

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

KPK memeriksa Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus. Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, Mas'ud akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perunahan Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2017.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," ujar Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (9/5).

Pantauan kumparan (kumparan.com), Mas'ud sudah tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.28 WIB. Mengenakan batik cokelat dan peci hitam, Mas'ud langsung duduk di bangku belakang lobi Gedung KPK, dan menukarkan kartu pengenalnya dengan kartu pengenal KPK yang biasa diberikan untuk para terperiksa.

Selain Mas'ud, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan untuk anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 dari fraksi PDIP, Suliyat.

"Saksi dipanggil untuk tersangka MY (Mas'ud)," imbuh Febri.

Mas'ud sudah ditetapkan tersangka KPK sejak 27 November 2017. KPK menduga Mas'ud bersama Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto, Wiwiet Febryanto, memberikan sejumlah uang suap kepada anggota DPRD Kota Mojokerto.

Penetapan tersangka Mas'ud merupakan pengembangan penyidikan dari operasi tangkap tangan sebelumnya. Saat itu, KPK menangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, Wiwiet Febryanto, lantaran diduga menyuap tiga orang pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Saat penangkapan, penyidik menemukan uang sebesar Rp 470 juta. Uang itu diduga diberikan untuk dua hal yang berbeda, yakni pengalihan anggaran serta setoran rutin setiap triwulan.

Dengan rincian, Rp 300 juta diduga diberikan agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran, yang sebelumnya merupakan anggaran hibah pembangunan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Mojokerto tahun 2017 senilai Rp 13 miliar. Sementara sisanya, yakni Rp 170 juta, diduga sebagai setoran rutin setiap triwulan kepada pihak DPRD.

Berdasarkan pengembangan penyidikan, terungkap bahwa suap itu diberikan oleh Wiwiet bersama Mas'ud. Atas dasar hal tersebut, penyidik menetapkan Mas'ud sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Mas'ud disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.