KPK Serahkan Kasus Setoran Dirjen Hubla untuk Paspampres ke TNI

Basaria Pandjaitan dan Febri Diansyah. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

KPK tak mendiamkan pernyataan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono yang mengaku menggunakan uang suapnya untuk membiayai operasional Pasukan Pengamanan Presiden. Uang Rp 150 juta dikeluarkan Antonius terkait biaya pengamanan presiden.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangannya di KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (10/1), sampai saat ini untuk kasus terkait TNI sudah ditangani penyidik lain.

"Mereka punya peradilan militer jadi mereka ditangani oleh militer dan TNI sendiri. Apakah ada koordinasi sudah barang tentu ada, tapi kalau kita punya data tentu akan kita teruskan ke POM TNI," beber Basaria.

Basaria Panjaitan dan Febri Diansyah usai konpers. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Sebelumnya di sela HUT Paspampres, Danpaspampres Mayjen Mar Suhartono juga sudah memberikan tanggapan soal kasus ini. Menurut dia kasus ini ditangani Mabes TNI.

"Masalah itu sudah diambil alih oleh Mabes TNI. Begitu saya terima info itu saya langsung laporan ke PanglimaTNI biar diinvestigasi dan itu sudah dilaksanakan," beber Suhartono di sela-sela perayaan HUT Paspampres di Jakarta, Kamis (4/1).

Menurut Suhartono, sebenarnya untuk persoalan dugaan setoran itu sudah dijawab oleh Kapuspen TNI, Panglima TNI, dan bahkan oleh presiden.

"Kalau saya yang menginvestigasi Paspampres sama dengan jeruk makan jeruk. Silakan diambil alih sama Mabes TNI dan sudah dilaksanakan," tutup dia.