Mabes Polri: 60 Persen Informasi di Media Sosial Hoaks

kumparanNEWSverified-green

clock
google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi Hoax. (Foto: Thinkstock)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Hoax. (Foto: Thinkstock)

Mabes Polri menungkapkan, berita yang ada di media sosial hampir 60 persennya merupakan materi hoaks. Hal itu berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kominfo beberapa waktu lalu.

"Hasil dari Menkominfo, medsos itu 60 persen hoaks. Jadi silakan bagaimana teman-teman menyikapinya," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto di Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (13/4).

Setyo mengatakan, media sosial memang cukup rawan digunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindak kejahatan. Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk bijak menggunakan sosial media.

"Saya selalu pada prinsip, yaitu bermedsos dengan bijak, gunakan logika, etika, dan estetika," kata Setyo.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo. (Foto: Mirsan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo. (Foto: Mirsan/kumparan)

Lebih lanjut, Setyo juga meminta kepada masyarakat untuk berpikir dua kali sebelum membuat ataupun menyebarkan informasi di media sosial. Seperti teori baru yang dikembangkan oleh PBB yaitu OASIS (Observation, Assesment, Stop, Identification, Share).

"Jadi ada teori namanya OASIS, sebelum kita nge-share alangkah baiknya kita observasi dulu, kemudian assessment informasi yang ada, lalu setop bila informasi itu hoaks, kemudian identifikasi kalau ada kemungkinan benar. Lalu yang terakhir share jika sudah terbukti kebenarannya," pungkas Setyo.

Beberapa negara diketahui telah menerapkan peraturan soal berita hoaks, misalnya Malaysia dan Jerman. Malaysia baru saja mengesahkan UU baru untuk menangkal berita palsu yang kini memberi hukuman tegas terhadap pelaku pembuat dan penyebar berita palsu alias hoaks.

Jika seorang warga terbukti membuat atau menyebarkan hoaks, ia akan dikenakan denda sebesar 500 ribu Ringgit atau setara dengan Rp1,7 miliar dan hukuman penjara selama enam tahun.

Sementara di Jerman, diberlakukan aturan media sosial yang terdapat berita palsu terancam denda hingga 50 juta Euro atau lebih dari Rp851 miliar. Selain menangkal berita palsu, cara ini juga dilakukan Jerman untuk menghentikan penyebaran ujaran kebencian.