Menlu Retno Terima Penghargaan Tertinggi Sipil Pemerintah Peru

Menlu Retno menerima penghargaan El Sol del Peru (Foto: dok. Kemlu RI)

Menlu RI Retno L.P. Marsudi menerima penghargaan El Sol del Peru (The Sun of Peru) dari pemerintah Peru dengan peringkat Grand Cross.

Penghargaan ini diberikan kepada Menlu Retno L.P Marsudi atas upayanya dalam memajukan hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Peru, sejak diplomat karier senior Kemlu RI ini masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa.

Pada saat menjabat Dirjen Amerika dan Eropa, Retno Marsudi mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Peru termasuk membentuk mekanisme dialog bilateral kedua negara.

“Dalam catatan, Menlu RI merupakan orang Indonesia pertama yang diberikan penghargaan tersebut,” demikian siaran pers Kemlu RI yang diterima kumparan Den Haag, Kamis (24/5).

Penghargaan El Sol del Peru dianugerahkan kepada Menlu Retno pada saat kunjungan kerja ke Lima, Peru, untuk melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menlu Peru Néstor Francisco Popolizio Bardales, di istana Torre Tagle, Rabu (23/5) waktu setempat.

Kunjungan Menlu RI merupakan kunjungan bilateral resmi pertama Menlu Indonesia ke Peru sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1975.

Lima, Peru (Foto: Wikimedia Commons)

Penghargaan yang diterima Menlu Retno Marsudi adalah penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Peru kepada warga sipil baik untuk warga negara setempat maupun warga negara asing, atas jasa dan kontribusi mereka kepada Peru.

Beberapa nama yang telah menerima penghargaan ini sebelumnya antara lain Emperor Akihito, Lee Hsien Loong, Dimitry Medvedev, Donald Tusk, Ban Ki moon, dan Sergey Lavrov.

Menlu RI menyampaikan bahwa dia menerima penghargaan tersebut atas nama rakyat Indonesia, para diplomat Indonesia dan rekan kerja di Peru yang selama ini telah bekerja keras dan memberikan komitmen bersama untuk terus meningkatkan hubungan dan kerja sama Indonesia-Peru ke tingkat yang lebih tinggi.

“Perjalanan hubungan bilateral Indonesia-Peru tidak mudah, namun perjalan menuju Machu Picchu juga tidak mudah. Dengan penghargaan ini, Insya Allah menumbuhkan semangat lebih besar sehingga hubungan Indonesia-Peru dapat mencapai ketinggian seperti Machu Picchu,” ujar Menlu Retno saat menerima penghargaan tersebut.

Dalam pertemuan bilateral, kedua Menlu sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi. Menlu RI menyampaikan bahwa Peru merupakan pasar penting bagi Indonesia, dan kerja sama ekonomi kedua negara saat ini belum merefleksikan potensi yang ada.

Peru merupakan mitra dagang ke-4 terbesar di kawasan Amerika Selatan. Nilai perdagangan Indonesia-Peru pada tahun 2017 mencapai peningkatan sebesar 5,3% dari tahun 2016.

Kedua Menlu sepakat pentingnya perjanjian perdagangan antara dua negara. Indonesia mengusulkan kiranya pembuatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dilakukan secara bertahap, dimulai dengan TIGA (Trade in Goods Agreement).

Menlu, Retno Marsudi. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Selain itu, Menlu RI menyampaikan pentingnya bekerja lebih keras untuk meningkatkan interaksi antara pengusaha dan melakukan diversifikasi produk dalam perdagangan kedua negara.

Untuk itu Menlu RI mengundang pengusaha Peru untuk hadir di Trade Expo Indonesia (TEI) pada bulan Oktober tahun 2018 dan menyampaikan rencana keikutsertaan Indonesia pada Expoalimentaria and Mistura Food Festival di Peru tahun ini.

Selain kerja sama perdagangan, kedua Menlu juga membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, perikanan dan sosial-budaya.

Indonesia dan Peru telah memiliki pengaturan bebas visa bagi pemegang paspor biasa. Paspor dinas dan paspor diplomatik.

Di luar isu bilateral, kedua Menlu juga bertukar pikiran mengenai berbagai isu kawasan dan global. Beberapa isu yang menjadi perhatian terkait dengan masalah pengungsi dari Venezeula dan Rakhine State, upaya untuk mengatasi penggunaan senjata kimia, serta isu-isu yang menjadi perhatian di Dewan Keamanan PBB.

Peru menyampaikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, dimana pemilihannya akan dilakukan tanggal 8 Juni 2018.