Menristekdikti Sayangkan Mahasiswa Tolak Bertemu Jokowi

Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir. Foto: Afiati Tsalitsati

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir menyayangkan sikap mahasiswa yang menolak untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut merespons tuntutan mahasiswa yang menolak revisi UU RKUHP hingga UU KPK.

"Saya sayangkan, kemarin kalau tidak mau. Sebenarnya kalau itu bisa dilakukan akan jauh lebih baik," kata Nasir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) sebelumnya memberikan persyaratan ke Presiden Joko Widodo apabila ingin berdialog dengan perwakilan mahasiswa. Salah satunya mereka meminta pertemuan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung publik.

Nasir merespons, meski dilakukan secara tertutup, tetapi bukan berarti hasil pertemuan juga tak bisa disampaikan ke publik.

"Mohon maaf, sekarang tidak ada sesuatu yang disembunyikan. dalam ruangan tertutup pun juga terbuka. Di era teknologi informasi sekarang yang sekarang terbuka tidak berarti harus di tempat terbuka, dalam ruangannya pun juga terbuka," katanya.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (BEM SI) sebelumnya memberi syarat bila Jokowi ingin bertemu. BEM SI ini adalah kumpulan dari sejumlah BEM kampus universitas di Indonesia, antara lain UNJ, ITB, IPB, UGM, Unsoed, UI, Trisakti, dan lain-lain.

"Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," jelas Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Nurdiansyah, dalam keterangannya, Jumat (27/9).

Nurdiansyah menjelaskan, dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas. Aliansi BEM SI pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup. Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah.