Moeldoko soal Pendemo Adang Iring-iringan Mobil Jokowi: Salah Sasaran

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan Hukum 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Rombongan mobil Presiden Jokowi sempat diadang oleh sejumlah massa pendemo yang tengah melakukan aksinya di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (14/2) malam. Berdasarkan informasi yang diperoleh, massa pendemo merupakan Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) Pertamina.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, sempat terjadi aksi saling dorong antara personel Paspampres dengan pendemo saat iring-iringan mobil Jokowi keluar dari Istana dan akan diadang.

"Semalam kan sempat sedikit ada dorong-dorongan oleh aparat yang ingin jangan sampai nanti ada yang ketabrak, keserempet mobil, dan seterusnya. Sehingga itu sebuah peristiwa yang biasa, bukan peristiwa yang selalu serius," jelas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/2).

"Hanya kan begini, Presiden perlu pengamanan. Jadi kalau para pengawal Paspampres ini melihat situasi yang itu kurang bagus untuk pengamanan Presiden maka ada langkah-langkah," lanjutnya.

Moeldoko mengungkapkan sebenarnya perwakilan pendemo sudah pernah diterima pihak Istana beberapa hari lalu, namun mereka tetap menggelar aksi.

Moeldoko mengaku sudah memanggil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Nina Sulistyowati, untuk meminta penjelasan terkait tuntutan SP-AMT.

"Jadi harus diluruskan dulu nih persoalannya. Bahwa sopir-sopir ini adalah sopir dari vendor, dari outsourcing, tidak langsung di bawah Pertamina itu. Saya sudah panggil itu Direktur Pertamina Niaga. Coba jelaskan seperti apa posisinya," kata Moeldoko.

Selain itu, ia menyebut apa yang dilakukan pendemo kepada Jokowi salah sasaran, karena seharusnya tuntutan mereka disuarakan lewat perusahaan atau pihak ketiga (outsourcing) yang memperkerjakan mereka.

"Sesungguhnya kalau dia menuntut, menuntut vendor. Menurut saya sih salah sasaran, jangan semuanya ke Presiden. Padahal itu mestinya dia harus kepada vendor di mana dia bekerja. Setelah saya tanya pada dirutnya ternyata," ujar Moeldoko.

Bagi Moeldoko, aksi demo belakangan ini tak seharusnya ditekankan semuanya kepada Presiden. Sebab, meski menjabat sebagai kepala negara, sudah ada pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab dan tak mesti seluruhnya mendapatkan tanggapan langsung dari Presiden Jokowi.

"Saya pikir, taat azaslah, jangan dikit-dikit semuanya Presiden. Itulah saya buru-buru memanggil dirutnya untuk menjelaskan kepada saya sebenarnya kondisinya bagaimana. (Pendemo) Itu hanya kelompok kecil ya, kurang lebih 50, penggeraknya kurang lebih 7-8 orang," kata Moeldoko.