MUI Jawa Barat dan Imbauan Tak Gelar Deklarasi #2019GantiPresiden

2 Agustus 2018 12:31 WIB
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Bandung (Foto: Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Bandung (Foto: Istimewa)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sebuah agenda politik besar bertajuk 2019 Ganti Presiden akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/8). Dalam poster yang beredar, titik kumpul deklarasi tersebut bertempat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung.
ADVERTISEMENT
Merespons hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat mengimbau kepada semua pihak agar bisa menahan diri terkait dinamika kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden yang ramai akhir-akhir ini. Menurut Sekretaris Umum MUI Jabar H M Rafani Akhyara, imbauan ini berlaku untuk yang pro maupun kontra terhadap deklarasi tersebut.
"Kami mengeluarkan imbauan ini untuk pihak yang pro (terhadap #2019GantiPresiden) atau yang kontra (terhadap #2019GantiPresiden). Imbauan ini semata-mata MUI buat untuk kemaslahatan," kata Rafani Akhyar saat dihubungi kumparan, Kamis (2/8).
Rafani mengatakan, imbauan tersebut dikeluarkan setelah mencermati perkembangan politik di tanah air yang mulai memanas. Terlebih pada 2019 mendatang akan ada dua agenda politik besar yakni Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden.
Menurut Rafani, situasi ini patut dicermati agar dinamika politik tetap berjalan pada koridor demokrasi yang sesuai. Hal tersebut agar tidak ada tindakan yang mengarah pada inkonstitusional hingga berujung pada timbulnya situasi buruk dan mengganggu kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
ADVERTISEMENT
"Terkait dengan perkembangan politik yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini adalah maraknya politisasi agama, terutama melalui medsos dengan kegiatan deklarasi ganti Presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tagar #gantipresiden," kata Rafani.
Rafani mencontohkan adanya bahwa kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden dapat menimbulkan konflik di masyarakat.
"Bahkan sudah melakukan kegiatan Deklarasi pada tanggal 29 Juli 2018 di Batam dan menimbulkan konflik antar anak bangsa di sana," pungkas Rafani.