Myanmar Tetap Tolak Beri Rohingya Kewarganegaraan

Rohingya Tembus Kegelapan dan Sungai Berlumpur (Foto: Reuters/Hannah McKay )

Pemerintah Myanmar menolak rekomendasi untuk memberikan warga Rohingya kewarganegaraan sebagai salah satu solusi mengatasi konflik. Padahal, ketidakjelasan status kependudukan Rohingya adalah salah satu penyebab utama diskriminasi terhadap etnis minoritas Muslim di Rakhine ini.

Hal ini disampaikan oleh lima orang peserta rapat antara pemerintah Myanmar dan komisi penasihat Rakhine pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan di Kopenhagen, Denmark, pada 8 Juni lalu kepada Reuters, Rabu (27/6).

Ada 88 rekomendasi yang diajukan Kofi Annan, delapan di antaranya ditolak Myanmar yang ketika itu diwakili Menteri Kesejahteraan Sosial Win Myat Aye. Rekomendasi yang ditolak adalah amandemen undang-undang soal kewarganegaraan 1982, memperkuat kepemimpinan komunitas dan masyarakat sipil, serta membentuk mekanisme pelaporan untuk kinerja pemerintah.

Berdasarkan UU 1982, Rohingya tidak termasuk dalam 135 ras etnis yang merupakan warga negara Myanmar. Myanmar menganggap Rohingya adalah pendatang dari Bangladesh, kendati telah turun temurun tinggal di Rakhine. Itulah sebabnya Rohingya dipanggil dengan nama "Benggala" di negara itu.

Pengungsi Rohingya (Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Sejak Agustus lalu lebih dari 750 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh setelah desa-desa mereka dibakar. Pembantaian dan perkosaan terhadap Rohingya oleh PBB disebut sebagai bentuk genosida.

Menurut sumber Reuters, dalam rapat di Kopenhagen tersebut pejabat Myanmar mengatakan pemberian kewarganegaraan bagi Rohingya akan menimbulkan masalah, terutama dalam iklim politik saat ini.

"Dia menegaskan reformasi kewarganegaraan bukanlah permulaan," kata sumber Reuters yang ikut dalam rapat tersebut. Sumber Reuters menolak disebut namanya karena isi rapat itu rahasia.

Pemerintah Aung San Suu Kyi menolak mengomentari laporan Reuters tersebut.

Suu Kyi sebelumnya telah menawarkan Kartu Verifikasi Nasional, sebuah dokumen kependudukan untuk warga Rohingya. Namun Rohingya menolaknya karena kartu tersebut hanya menandai mereka sebagai warga imigran yang terbatas pergerakannya.