NasDem: Ada Upaya Menekan Presiden Jokowi soal Posisi Jaksa Agung

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate. Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir

Partai NasDem menilai ada sejumlah pihak yang dengan sengaja ingin membangun teori konspirasi yang berkaitan dengan jabatan Jaksa Agung. Teori konspirasi yang dimaksud adalah adanya upaya membangun opini seakan-akan NasDem kembali ingin menjabat Jaksa Agung.

Menurut dia, desakan dari publik soal jabatan tentang jabatan Jaksa Agung itu justru merupakan bentuk tekanan terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal, kata Johnny, pendapat pihak-pihak sangat jauh dari realitas politik.

"Dalam kaitan dengan jabatan Jaksa Agung, saat ini mulai kelihatan bahwa ada berbagai pihak yang mencoba memberikan tekanan pada Presiden. Dengan membuat teori konspirasi dan berita yang tidak didukung data bahkan jauh dari realita," ujar Johnny kepada wartawan, Jumat (2/8).

Menurut Johnny, jabatan Jaksa Agung merupakan perangkat hukum di kabinet yang langsung diangkat presiden. Hal itu tentunya berbeda dengan kementerian lainnya. Johnny mengatakan posisi Jaksa Agung terkait langsung terhadap masalah hukum, sementara sejumlah menteri lain terkait dengan aspek politik.

"Mendagri, Menkumham , Menkopolhukam dan jabatan menteri dan setara menteri lainnya juga mempunyai kekuatan politik. Jaksa Agung sebagai pembantu presiden juga mempunyai kedudukan yang sama, namun dalam melaksanakan tugasnya hanya mengacu pada hukum," kata Johnny.

Begitu pula dengan jabatan Kapolri yang langsung diangkat presiden. Dia mengatakan, Jaksa Agung dan Kapolri merupakan perangkat hukum yang kerjanya hanya mengacu pada aspek hukum.

com-Kementerian Pariwisata, kunjungan Presiden Jokowi ke Danau Toba Foto: Dok. Kementerian Pariwisata

Sehingga, sungguh aneh ketika ada pihak-pihak yang mengaitkan implementasi tugas jaksa agung dengan urusan politik. Ia membantah keras soal Prasetyo yang mencampuradukkan tugasnya sebagai jaksa agung dengan urusan politik.

"Demikian halnya Kapolri walaupun diangkat oleh presiden tetapi acuan kerja hanya pada hukum karena keduanya adalah bagian dari perangkat hukum. Saat diangkat menjadi Jaksa Agung, Pak Prasetyo telah diberhentikan sebagai anggota NasDem dan tidak lagi menduduki jabatan struktural partai NasDem," jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Johnny, NasDem tidak akan mendesak apalagi memaksa presiden dalam hal menentukan kabinet. Apalagi memaksa presiden agar Jaksa Agung kembali dijabat NasDem.

"Jadi kami berharap presiden terpilih mempunyai keleluasaan yang luas dalam menentukan anggota kabinet dan tidak ada tekanan dari pihak manapun juga, sehingga bisa membentuk kabinet yang efisien dan efektif sesuai harapan pak Jokowi," pungkas Johnny.