Nasdem Kritik Anies-Sandi: Cenderung Hanya Ganti Kebijakan

24 Januari 2018 14:54 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anies dan Sandi dalam Milad PKS ke-19 (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Anies dan Sandi dalam Milad PKS ke-19 (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
ADVERTISEMENT
Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tepat memasuki usia 100 hari kerja. Meski banyak kegiatan yang diklaim sudah tercapai, namun bukan berarti bebas dari kritik.
ADVERTISEMENT
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus menilai Anies-Sandi memiliki kecenderungan untuk hanya mengganti kebijakan yang sudah dibuat pada masa kepemimpinan Ahok. Bestari mencontohkan kebijakan rumah berlapis yang digagas Anies-Sandi yang tidak ada dalam dunia konstruksi.
"Ada kelihatan seperti itu, contoh, apa sih rumah susun itu? Kata-kata siapa sih dulu ya? Kan bukan juga Ahok kan, kenapa sih mau diganti jadi rumah berlapis? Dalam dunia konstruksi saya enggak pernah dengar itu ada rumah berlapis itu. Apa itu?" ujar Bestari di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).
Bestari Barus (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Bestari Barus (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)
Kebijakan yang lain, lanjut Bestari, adalah soal Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman boleh dilalui sepeda motor. Bestari menyayangkan Pemprov DKI tidak mempertahankan kebijakan tersebut di Mahkamah Konstitusi.
ADVERTISEMENT
"Kenapa Pemprov DKI kelihatan abai mengawal itu. Kelihatan tidak melakukan apa-apa dan seketika sudah diputuskan langsung dicopot-copot semuanya ini tanda tandanya. Itu menandakan ada kegembiraan. Kalau yang dipikirkan mereka adalah berkeadilan, maka besok yang namanya bajai gas, truk, mikrolet, boleh masuk semua, truk-truk gede, masuk saja semuanya," tuturnya.
Bestari mengingatkan agar Anies-Sandi belajar dari Gubernur DKI terdahulu.
"Memang tidak mudah menjadi pemimpin di DKI. Saya sarankan kepada Anies dan Sandi belajar yang banyak dari pendahulunya. Pak Ahok, Pak Foke, ada juga Pak Jokowi boleh. Jangan selalu berseteru dengan pimpinan pusat, jangan pernah berpikir bahwa Jakarta itu negara di dalam negara," pungkasnya.