Oposisi Kamboja Sebut ASEAN Bungkam soal Kecurangan Pemilu

ASEAN (Foto: asean.org)

Partai oposisi Kamboja menyebut ASEAN bungkam atas kecurangan pemilu dan pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Hun Sen. Dari Jakarta, mereka menyerukan negara-negara Asia Tenggara ikut menentang hasil pemilu yang dimenangkan mutlak oleh partai berkuasa.

"ASEAN tidak bersuara sama sekali soal kondisi politik yang sangat serius di Kamboja," kata Mo Sochua, Wakil Presiden partai oposisi Kamboja, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), di Jakarta, Senin (30/7).

"ASEAN punya deklarasi HAM sendiri, dan negara-negara ASEAN harus memenuhi kewajibannya dalam melindungi HAM dan demokrasi," lanjut Sochua lagi.

Seruan ini disampaikan menyusul kemenangan mutlak Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen pada pemilu Kamboja, Minggu (29/7). CPP memenangi seluruh 125 kursi di parlemen dalam pemilu tersebut.

Pemilu itu dianggap cacat dan penuh kecurangan serta intimidasi. Akhir tahun lalu, Mahkamah Agung Kamboja membubarkan CNRP karena dianggap berkonspirasi dengan negara lain untuk menggulingkan pemerintahan. Pemberangusan CNRP disebut cara Hun Sen untuk menghilangkan rival kuat pada pemilu.

PM Kamboja Hun Sen (Foto: AFP/Thang Chhin Sothy)

Negara-negara Barat yang digawangi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada telah bersuara mengecam pemilu, dan akan menjatuhkan sanksi. Namun menurut Sochua, suara untuk hal ini di negara-negara kawasan Asia Tenggara sangat hening.

"Kamboja butuh suara di regional. Kami belum mendengarkan suara-suara para sahabat di kawasan, tentang situasi Kamboja," kata Sochua.

Situasi politik Kamboja dengan kepemimpinan Hun Sen yang memasuki tahun ke-33 dikhawatirkan memicu gesekan keamanan. Sochua mengatakan, hal itu akan berdampak buruk bagi stabilitas keamanan di kawasan.

"Sangat penting bagi Kamboja untuk jadi negara yang demokratis, demi stabilitas di kawasan. Tapi pemilu kemarin harus dipertanyakan oleh negara-negara di kawasan, karena Kamboja sedang mengalami masa gelapnya," lanjut Sochua.

Konferensi Pers Pascapemilu Kamboja oleh Combodia National Rescue Party (CNRP) di Hotel Le Meridien, Jakarta (30/7). (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

CNRP meminta pemerintah Indonesia bertindak sebagai salah satu negara penandatangan Perjanjian Damai Prancis 1991. Belum ada respons pemerintah terkait hal ini.

Namun akan sulit bagi Indonesia mengomentari pemilu Kamboja dengan negatif. Pasalnya negara-negara ASEAN terikat perjanjian non-intervensi, larangan mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

"Kalau ASEAN berdiam diri itu bisa dipahami karena ada prinsip non-intervensi yang berlaku di lingkungan ASEAN," kata guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kepada kumparan.

Soal kritikan dan sanksi dari Barat kepada Kamboja, Hikmahanto mengkritisinya.

"Seharusnya Barat menghormati proses pemilu di Kamboja. Jika ada kecurangan atau cacat, biarkan rakyat atau komponen di Kamboja yang melakukan proses tersebut sesuai aturan yang berlaku," kata Hikmahanto.