PAN Anggap Tak Pantas Jokowi Bicara Sontoloyo: Harusnya Jadi Panutan

24 Oktober 2018 12:25 WIB
comment
8
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Politikus PAN, Faldo Maldini. (Foto: Dok. istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Politikus PAN, Faldo Maldini. (Foto: Dok. istimewa)
ADVERTISEMENT
Wasekjen PAN Faldo Maldini menyesalkan ucapan Presiden Jokowi yang menyebut banyak politisi sontoloyo karena mempersoalkan kebijakan dana kelurahan yang hendak diterbitkan oleh pemerintah.
ADVERTISEMENT
Seharusnya, sebagai seorang pemimpin, Jokowi harus bisa memberikan contoh baik untuk warga atau rakyatnya.
"Tidak pantas seorang kepala negara ngomong sontoloyo-sontoloyo begitu. Presiden harus jadi panutan, nanti ada warga yang kritik lurah, bisa dibilang warga sontoloyo juga," ujar Faldo kepada kumparan, Rabu (24/10).
Ia menjelaskan, jika ada kritik dari sejumlah pihak terhadap kebijakan-kebijakan, pemerintah harus bisa menjadikan itu sebagai masukan untuk kemajuan bangsa. Tak hanya itu, selama ini kritik-kritik yang dilontarkan juga terkait dengan kebijakannya, seperti bagaimana payung hukumnya, dana diambil dari alokasi anggaran apa, lalu bagaimana operasionalisasi dan evaluasi di lapangan, apakah memungkinkan ketika ada daerah yang tidak memiliki cukup uang, dan lain-lain.
Jokowi Serahkan Distribusi Lahan untuk Rakyat. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi Serahkan Distribusi Lahan untuk Rakyat. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)
Dengan demikian, Faldo menilai kebijakan dana kelurahan ini menunjukkan bahwa kondisi riil ekonomi masyarakat semakin lemah. Ia menyarankan, pemerintah mulai membenahi sektor produksi agar ekonomi bisa semakin tumbuh membaik.
ADVERTISEMENT
"Akhirnya, kami berkesimpulan, dana ini seperti bansos jilid 2. Ini adalah cara lain petahana untuk mengakui bahwa memang ada pelemahan ekonomi kita. Konsumsi menurun di Q4 2017, kemudian naik di Q1 2018 setelah dana bansos naik 40%," jelasnya.
"Produksi kita harus dibenahi, ini defisit semua negara sekarang. Kalau tidak banyak malpraktek kebijakan, ekonomi kita membaik. Kalau dari awal ekonomi kita benar diurusnya, 2019 ini mungkin dana ini udah 50% dana desa. 2025 ini kita 60% lebih akan tinggal di daerah perkotaan. Ini yang harus diperhatikan," pungkasnya.