PDIP Buka Peluang Bentuk Paket MPR dengan Partai di Luar Koalisi

Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah di konsolidasi PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Kamis (7/2). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

PDIP membuka kemungkinan partainya akan membentuk paket pimpinan MPR bersama partai di luar koalisi. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan, sebelum membuat paket, pihaknya akan membahas terlebih dahulu paket pimpinan MPR bersama partai koalisi.

"Kita ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membuka forum-forum musyawarah mencapai pada kesepakatan agar partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja, setelah bersama-sama berdiskusi dan mendapatkan persetujuan Presiden Jokowi selaku presiden terpilih," kata Basarah di Hotel Grand Inna Bali Beach, Minggu (11/8).

"Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari KIK atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang berkomit, yang setuju untuk diagendakannya amandemen terbatas UU 1945," imbuh dia.

Basarah mengatakan, terbukanya peluang bagi parpol di luar koalisi terjadi lantaran Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menginginkan pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara aklamasi. Hal itu dapat tercapai apabila terdapat unsur pimpinan di luar koalisi.

"Salah satu cara untuk bisa menuju pada pimpinan MPR secara aklamasi secara musyawarah mufakat, tentu harus ada kompromi dengan unsur partai politik dari Koalisi Indonesia Kerja bergabung di dalam komposisi kepemimpinan MPR yang akan datang," kata dia.

Basarah menuturkan, pertemuan Jokowi bersama para ketua partai koalisi nantinya akan mengambil keputusan secara mufakat. Ia meyakini koalisi tak merasa terusik dengan kehadiran partai di luar koalisi. Meski begitu, Basarah menyerahkan sepenuhnya siapa sosok yang mengisi posisi ketua dan wakil ketua MPR kepada Jokowi dan para ketum parpol.

"Saya yakin dengan niat baik menjaga keutuhan bangsa, menjaga persatuan bangsa, insyaallah segala ikhtiar untuk menyatukan semua kekuatan bangsa bisa dicapai dalam forum mufakat itu," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengetuk palu saat penutupan Kongres V PDIP di Bali. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Basarah menjelaskan, konsep amandemen terbatas yang disuarakan PDIP bertujuan untuk memastikan pembangunan negara tetap berjalan sesuai dengan roadmap yang ditetapkan.

"Kita ingin punya kepastian hukum, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapa pun bupati, wali kotanya, itu pembangunan nasional, kontinuitasnya tetap terjaga. Tidak seperti sekarang, ganti presiden, ganti visi misi, ganti program, ganti gubernur, bupati, wali kota, ganti visi, misi ganti program," kata dia.

"Jadi pembangunan Indonesia itu tidak terukur progresnya karena setiap pemimpin yang baru selalu saja punya ego sektoral. Apalagi kalau dari partai pengusung yang berbeda punya ego partai pengusung yang berbeda akhirnya yang dirugikan adalah rakyat karena pembangunan bangsa Indonesia seakan-akan berjalan di tempat," tutupnya.