PDIP Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR: Demi Demokrasi

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah. Foto: ANTARAFOTO/Rosa Pangabean

Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah menyebut pihaknya akan mendukung kader Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua MPR 2019-2024. Menurut Ahmad, keputusan itu sudah sesuai dengan arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo sebagai calon Ketua MPR. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila, yang salah satu cirinya adalah pemenang pemilu berbagi kekuasaan dengan parpol peserta pemilu lainnya," kata Ahmad dalam keterangannya, Rabu (2/10).

Menurutnya, setelah seluruh fraksi di MPR dan DPR memiliki perwakilan di pimpinan MPR, maka penentuan ketua dilakukan berdasarkan jumlah suara parpol di Pemilu 2019. Hal itu, kata Ahmad, sama dengan mekanisme penentuan jabatan Ketua DPR RI.

"Tapi PDIP yakin semangat demokrasi Pancasila bukan the winner take all, sehingga kursi Ketua MPR kami serahkan ke parpol lain, karena Ketua DPR sudah dipimpin kader PDIP dan jabatan presiden juga dijabat oleh kader PDIP," ucapnya.

Namun, menurut Ahmad, dukungan kepada Bamsoet yang diberikan PDIP bukan tanpa syarat. PDIP memberikan sejumlah syarat kepada Bamsoet dan Golkar saat pertemuan musyawarah pimpinan Fraksi MPR, Rabu (2/10). Syarat tersebut adalah:

PDIP meminta agar pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sedapat mungkin menghindari voting. PDIP memperisilakan Fraksi Partai Golkar untuk melobi parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat.

PDIP meminta kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Jokowi fix term sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan tahun 2024.

PDIP meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 45 untuk menghadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR. Kemudian melanjutkan dengan sungguh-sungguh program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digagas oleh HM Taufiq Kiemas.

Serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tugas pembinaan ideologi bangsa. Ke semua agenda tersebut sudah menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh MPR masa bakti 2014-2019 kepada MPR masa bakti 2019-2024.