PDIP Ingin Jadi Pimpinan Komisi IV, VIII, dan X DPR
PerbesarSeluruh fraksi partai politik masih melakukan proses lobi dalam membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) DPR periode 2019-2024. Nantinya, pimpinan 11 komisi dan BURT, Baleg, BAKN, Banggar, MKD dan BKSAP akan diisi berdasarkan hasil perolehan kursi setiap partai.
Sekretaris Fraksi PDIP di DPR RI Bambang Wuryanto menuturkan saat ini pihaknya tengah melakukan brainstorming untuk menentukan komisi mana saja yang diinginkan PDIP. Tentunya pemilihan komisi akan terkait dengan tujuan pemenangan pemilu di 2024.
"Kalau kita bicara brainstorming, maka 2024 itu pasti akan semua berorientasi pada elektoral. Kalau itu kekuatan partai elektoral, maka komisi-komisi yang itu terkait dengan kementerian elektoral tentu akan menjadi favorit," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).
Ia menyebut beberapa komisi yang menjadi perhatian lantaran dapat menyumbang dampak elektoral bagi partai. Namun, pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini menuturkan hasil brainstorming harus melalui sejumlah tahap untuk mencapai keputusan final.
"Misalnya, komisi X misal, komisi IV, komisi VIII itu justru menjadi perhatian karena hal tersebut terkait dengan elektoral, kan begitu. Nah itu namanya baru brainstorming, bahwa brainstorming apakah kemudian menjadi sebuah keputusan tentu masih dalam tahapan proses lagi," kata Bambang Pacul.
Selain itu, Bambang Pacul menjelaskan ketiga komisi itu sesuai dengan fokus program pemerintahan Jokowi periode kedua. Sehingga akan menjadi favorit seluruh fraksi.
"Tapi kalau misalnya kita bicara kartu-kartunya Pak Jokowi kan enggak bisa. Itu kan berlanjut dan itu berarti di komisi X sebuah komisi yang sesungguhnya bukan termasuk komisi favorit. Tapi kalau ke 2024 jadi favorit dong," jelasnya.
Ketua DPP PDIP ini menuturkan kemungkinan seluruh AKD akan terbentuk setelah Jokowi-Ma'ruf Amin resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang. Menurutnya, AKD baru akan dibahas setelah Jokowi membentuk kabinet baru.
"Setelah ada kabinetnya baru, penataan mereka di sana, konsolidasi kira-kira baru November kan, minggu pertama November semua berada pada posisi settle. Kita bicara ke depan ini orang enggak sadar rapat DPR kemungkinan baru bisa minggu pertama November," pungkasnya.