Pengamat: Gerindra Tak Punya Niat Baik ke PKS Soal Kursi Wagub DKI

Peneliti Senior LIPI, Prof. Dr. Syamsuddin Haris. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Pembahasan wakil gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno berlangsung alot di DPRD. Peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengatakan sebaiknya DPRD tak perlu lagi membahas itu dan membiarkan posisi wagub kosong karena adanya transaksi politik yang menghambat pembahasan.

"Ada indikasi transaksi politik. Nah, oleh sebab itu saya usulnya udahlah wagub DKI kosongin saja enggak usah. Enggak usah diisi," kata Syamsuddin di Jalan Cikini, Godangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Menurut Syamsuddin dalam pembahasan itu, Gerindra tak memiliki niat baik untuk memberikan posisi itu pada PKS. Padahal, kata dia, partai yang diketuai Sohibul Iman itu telah berkontribusi untuk Prabowo Subianto dalam pilpres 2019.

"Ya enggak apa apa juga (masa jabatan masih panjang). Partai politik khususnya Gerindra itu enggak punya niat baik. PKS sudah mati-matian mendukung Prabowo waktu pilpres koalisi pendukung Prabowo nah mestinya posisi wagub DKI ya sudahlah diserahkan kepada PKS," kata dia.

Syamsuddin berpandangan dalam pemilihan terdapat niat lain untuk mengambil keuntungan di tengah alotnya proses pembahasan.

"Saya menangkap kesan parpol-parpol politik ini menjadikan jabatan wagub ini sebagai komoditi untuk jual kepentingan dalam pengertian mengambil untung partai politik itu mengambil untung dari kemelut pemilihan wagub DKI Jakarta," tutur Syamsuddin.

Baginya, tugas wakil gubernur tak terlalu berpengaruh karena tak memiliki otoritas. Tugas wagub dapat digantikan oleh Sekda.

"Wagub enggak banyak juga tugasnya enggak punya otoritas sebenarnya wagub. Toh, kan ada Sekda ada jabatan-jabatan pembantu gubernur yang lain banyak sekali," kata dia.

Selain itu, Syamsuddin menyebut terdapat parpol yang sengaja menunda-nunda agar pembahasan itu dilanjutkan oleh DPRD pemilu 2019-2024.

"Memang sebagian parpol khususnya yang ingin dapatkan jabatan wagub menginginkan hal itu ditunda tunda. Kemudian diambil alih hasil pemilu 2019 walaupun bagi saya itu tidak bijak," tutupnya.