Penjelasan TGB Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi (TGB). (Foto: Antara/Weli Ayu Rejeki)

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi secara terbuka menyampaikan dukungannya ke Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. TGB menjelaskan, dukungan ke Jokowi karena mantan Gubernur DKI itu memiliki visi untuk melaksanakan pembangunan bersama masyarakat.

TGB menegaskan, memimpin Indonesia 1 periode tidaklah cukup untuk Jokowi. Ia berkaca pada kepemimpinannya di NTB yang dua periode.

"Kalau hanya memiliki waktu 5 tahun dan contoh jauh dari apa yang saya alami sendiri, dari gubernur gitu, pada 2008, 2013 itu baru pondasi-pondasi awal. Kemudian baru pada periode kedua itulah kemudian bisa mengerjakan banyak hal gitu," kata TGB kepada kumparan, Rabu (4/7/2018).

"Jadi dari pengalaman saya memimpin NTB, ya saya merasakan seorang pemimpin memang perlu waktu yang cukup untuk mengeksekusi visi-misi, dan pikirannya di dalam program-program yang nyata," lanjut dia.

Maka TGB menegaskan, waktu 10 tahun cukup fair diberikan ke Jokowi. Sehingga hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan Jokowi bisa semakin dinikmati masyarakat.

Jokowi dan Gubernur NTB berswafoto. (Foto: Instagram @humasntb)

"Nah sebaliknya, kalau putus di tengah jalan, saya rasa cost-nya itu akan ditanggung oleh kita semua," ucap politikus Partai Demokrat ini.

"Kita lihat bagaimana Pak Presiden dengan program pembangunan infrastrukturnya dari ujung barat sampai ujung timur yang sebagiannya sudah selesai, sebagiannya baru 50 persen, sebagian lagi baru 25 persen dan seterusnya," jelas pria berusia 46 tahun ini.

TGB lalu menerangkan, karya nyata yang sudah dilakukan Jokowi. Misalnya, pesantren-pesantren diperhatikan. Bahkan pesantren-pesantren itu dijadikan sentra kekuatan ekonomi Indonesia.

"Kemudian ada program keuangan mikro berbasis pondok pesantren dan banyak hal yang menurut saya menunjukkan bahwa beliau menyadari," kata cucu ulama besar di NTB, TGH KH Zainuddin Abdul Majid ini.

Untuk itu, TGB menilai, dibutuhkan akselerasi, penguatan, hingga pelibatan lebih luas lagi agar pengembangan pesantren lebih maksimal.

"Saya pikir itu bisa dilakukan pada saat beliau melaksanakan pemerintahan di periode selanjutnya. Jadi ada kepentingan umat juga," kata eks anggota DPR dari PBB ini.