news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Perang Gagasan 'Kartu Sakti' kedua Cawapres

19 Maret 2019 6:11 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Cawapres nomor urut 01 K.H. Ma'ruf Amin (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) saat mengikuti Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Cawapres nomor urut 01 K.H. Ma'ruf Amin (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) saat mengikuti Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Debat ketiga Pilpres antara cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dengan cawapres 02 Sandiaga Uno selesai digelar pada Minggu (17/3).
ADVERTISEMENT
Beberapa persoalan dari debat kembali menyita perhatian publik. Salah satunya perang gagasan dari mengenai kartu 'sakti'.
Cawapres Sandiaga Uno mengkritisi 3 kartu sakti yang dijanjikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Sandi punya kartu sakti yang dia keluarkan dari dompet: e-KTP.
Dalam debat itu, Sandi memiliki gagasan dan program agar nantinya setiap penduduk tidak perlu memiliki banyak kartu seperti yang ditawarkan paslon nomor urut 01.
Menurut Sandi, dengan chip yang tertanam dalam e-KTP saat ini, semua program untuk masyarakat sudah tergabung dalam satu kartu.
"Revolusi industri 4.0 memudahkan, dengan big data dan single identification number, semua fasilitas layanan baik ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua rumah siap kerja bisa bisa diberikan PKH kita akan tambah jadi PKH plus didalam progam yang hanya membutuhkan kartu ini," lanjut Sandi.
Cawapres no urut 02, Sandiaga Uno menunjukkan KTP saat Debat Ketiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 di Hotel Sultan, Minggu, (17/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Sandi menyebut 3 kartu sakti baru yang dijanjikan Jokowi-Ma'ruf merepotkan negara. Yaitu kartu sembako murah, kartu prakerja, dan kartu KIP kuliah. Artinya akan ada 3 kartu baru jika Jokowi-Ma'ruf terpilih.
ADVERTISEMENT
"Kita membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk semua layanan daripada pemerintah. Kita tidak ingin merepotkan dan juga membebani negara dengan menerbitkan kartu kartu yang lain," ucap Sandi.
"(Semua layanan dengan e-KTP) ini menjadikan kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," tutupnya.
Menurut, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, program kartu sakti yang digagas paslon nomor urut 01 merupakan tindakan mubazir.
"Seluruh program pemerintah PKH, BPJS, Indonesia sehat dan kartu lainnya itu sebenarnya kita enggak perlu cetak lagi. Ngapain kita mubazir-mubazir melakukan penganggaran?" kata Andre saat dihubungi, Senin (18/3).
Andre mengatakan, di dalam e-KTP sudah tertanam chip, teknologi yang memungkinkan dapat mengakomodir seluruh program pemerintah dalam satu kartu. Menurutnya saat ini masyarakat hanya dibuat repot dengan program kartu dari Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Kita punya yang namanya e-KTP, yang punya chip yang bisa mengakomodir seluruh program yang ada. Kan bikin repot keluarga (program kartu), bahkan ada satu keluarga ibu rumah tangga itu memegang kartu sampai 14. Misal dia punya anak 3, 3 KIPnya. Belum kartu PKHnya kartu KISnya juga banyak. Bayangkan bisa 14 kartunya ngapain pakai kartu sebanyak itu?" kata dia.
"Satu kartu super sakti Prabowo-Sandi, kalahkan seluruh kartu Jokowi," imbuh dia.
Cawapres no urut 01, Ma'ruf Amin menyampaikan pendapatnya saat Debat Ketiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 di Hotel Sultan, Minggu, (17/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Menjawab kritikan tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai e-KTP dinilai belum bisa menjadi penanda seorang warga negara adalah penerima suatu bantuan khusus.
"Kartu itu hanya penanda untuk menunjukkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan program-program bantuan sosial. e-KTP itu masih belum bisa memberikan penanda bahwa seseorang apakah dia itu adalah memiliki pendapatan seseorang," ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3).
ADVERTISEMENT
Ace menjelaskan, saat ini sistem yang dipunyai e-KTP masih sangat statis sehingga tidak bisa mencakup perubahan data-data seperti pendapatan seseorang. Selain itu, kartu tersebut diperuntukkan sesuai dengan segmentasinya.