Perkumpulan Ulama Se-Jabar Minta Jokowi Beri Perhatian ke Pesantren
PerbesarHalaqah (perkumpulan) ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Jawa Barat menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka menyampaikan bahwa mereka tengah menggelar pertemuan para tokoh agama se-Jawa Barat di Hotel Seruning Cisarua, Bogor.
"Insyaallah para ulama mulai dari kemarin Rabu pukul 16.00 WIB sampai insyaallah nanti malam pukul 20.00 WIB kita akan melaksanakan istigasah, doa untuk bangsa Indonesia tercinta, mudah-mudahan selalu selamat, selalu diberikan keberkahan Allah SWT yang dipimpin bapak presiden RI tercinta," kata Ketua Pelaksana acara Mukri Adji, Kamis (28/2).
Di hadapan Jokowi, mereka mendorong agar pemerintah memberi perhatian terhadap kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya di Jawa Barat.
"Mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan keberpihakan pondok pesantren, madrasah dan lembaga keagamaan Islam lainnya," katanya.
Menghadapi tahun politik, Mukri mengatakan bahwa pihaknya menolak adanya politisasi tempat ibadah dan maraknya ujaran kebencian yang kini beredar di masyarakat. Selain itu para ulama juga menolak berbagai bentuk gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama.
"Menolak segala bentuk gerakan radikalisme dalam agama dan atas nama agama yang dapat mengancam kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia. Merongrong ideologi pancasila serta melemahkan kekuatan-kekuatan budaya bangsa," jelasnya.
Lebih lanjut, Mukri berharap Jokowi memperkuat perrkonomian syariah sampai sertifikasi jaminan produk halal di Indonesia. Selain itu ia juga meminta pemerintah terus melakukan fungsi pengawasan lembaga negara dan memberantas tindakan korupsi di Indonesia.
"Mendorong pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi islam dengan meningkatkan peran lembaga keuangan syariah, pengusaha muslim, sertifikasi produk halal. Memperkuat pengawasan fungsi pengawasan lembaga tersebut agar dapat menghapus segala bentuk tidnak pidana korupsi yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab," timpalnya.