Perludem soal Dana Saksi Dibiayai APBN: Kebijakan yang Tak Konsisten

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, di Diskusi Polemik Pencalonan Napi Korupsi di Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata Timur, Jakarta, Minggu (9/9/2018). (Foto: Eny Immanuella Gloria)

Wacana pembebanan dana saksi ke APBN kembali digulirkan setelah ditolak dalam pembahasan UU Pemilu Tahun 2017 silam. Direktur Perludem Titi Anggraini menilai dana saksi merupakan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak efisien.

"Soal dana saksi ini merupakan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak efisien di tengah permanenisasi dan penguatan lembaga Bawaslu yang berbiaya mahal dan menghabiskan banyak sumber daya negara," kata Titi kepada kumparan, Kamis (18/10).

Titi juga menyoroti, munculnya wacana tersebut juga memperlihatkan DPR tidak konsisten dalam mendesain kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Termasuk untuk menghadirkan petugas pengawas pemilu di tingkat TPS.

"Kalau sampai dana saksi dihidupkan maka secara gamblang DPR memperlihatkan ketidakpercayaannya pada instrumen pengawasan yang mereka bentuk sendiri. Ironis sekali jadinya kalau pembuat UU tidak percaya pada desain kelembagaan dan pengaturan yang sudah mereka buat," imbuhnya.

Selain itu, menurut Titi, usulan dana saksi yang muncul kembali memperlihatkan dominasi uang dalam pemilu dan kehidupan berpolitik Indonesia. Titi menilai, ideologi dan nilai-nilai berpolitik sudah hilang dalam keanggotaan dan tata kelola internal partai.

"Semestinya dana saksi tidak dibebankan pada negara. Parpol sudah selayaknya mengoptimalkan anggota dan kader organik untuk ikut mengawasi proses pungut hitung di TPS dan mengawal pergerakan suara ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga ongkos yang dikeluarkan bisa ditekan dan efisien," pungkasnya.