Persatuan Gereja Indonesia Tolak Pengakuan Trump soal Yerusalem

Suasana Kota Yerusalem (Foto: Reuters/Baz Ratner)

Persatuan Gereja Indonesia (PGI) menyatakan penolakannya atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut PGI, tindakan Trump akan memicu eskalasi konflik di Timur Tengah.

"PGI menyatakan tidak menyetujui keputusan Presiden Trump yang mengakui penetapan sepihak oleh Israel yang menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Israel, dan mengabaikan jalan damai untuk menyelesaikan status Yerusalem dalam skema dua negara (Israel dan Palestina) yang sejajar," ujar pernyataan PGI pada Kamis (7/12).

Pernyataan PGI ini senada dengan berbagai protes dan kecaman dari pemerintah dan organisasi di Indonesia yang mengatakan sikap Trump sangat gegabah. Tidak perlu waktu lama hingga protes dan kerusuhan terjadi setelah pernyataan Trump, di antaranya di Tepi Barat, Palestina.

Hal inilah yang dikhawatirkan oleh PGI.

"Selain menabrak jalan damai tersebut, pengakuan ini dikuatirkan akan memicu eskalasi konflik baik di Timur Tengah maupun di negara-negara lain, apalagi bila pengakuan ini diikuti dengan pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem," lanjut pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang dan Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom itu.

PGI juga mendorong gereja-gereja untuk terus menempatkan status Yerusalem dalam skema jalan damai dua negara demi perdamaian dan keadilan bagi Israel dan Palestina.

Peta Yerusalem (Foto: Bagus Permadi/kumparan)

PGI juga mengimbau masyarakat Indonesia agar status Yerusalem tidak diletakkan dalam sentimen agama, "apalagi dikapitalisasi untuk kontestasi politik yang akan bergulir tahun depan". Menurut PGI, Yerusalem adalah tempat dan sejarah bagi tiga agama Ibrahim, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam.

"PGI memandang bahwa status Yerusalem bukanlah soal konflik agama, melainkan soal mengelola hidup bersama melalui skema jalan damai yang berkeadilan bagi semua pihak, khususnya Israel dan Palestina," ujar PGI.

Sebagai penutupnya, PGI mengimbau pemerintah Indonesia agar mengambil langkah-langkah diplomatik terkait isu ini dan "selalu memperhatikan skema jalan damai di mana Israel dan Palestina diletakkan sebagai dua negara yang sejajar".