PKS Soal Wagub DKI: Kalau Tak Dijalani, Sampai Kiamat Enggak Selesai

Suasaan Rapat pansus Wakil Gubernur DKI Jakarta, Selasa (9/7). Foto: Moh Fajri/kumparan

Tarik ulur pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno masih terus terjadi di DPRD padahal kursi DKI 2 itu sudah lowong selama setahun.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi mengatakan, PKS sebagai partai pengusung sebenarnya tak punya masalah pada proses pemilihan wagub baru ini.

"PKS enggak ada kendala, prosesnya kan kalau dari awal mungkin agak panjang. Intinya begini, sudah diumumkan, sudah dikirim surat ke Gubernur 2 nama, kan, (yaitu) Pak Agung sama Pak Syaikhu dan sudah dikirim ke DPRD," kata Suhaimi kepada wartawan, Selasa (13/8).

"DPRD meskipun prosesnya agak lambat, sudah menindaklanjutinya kepada pansus, pansus sudah bekerja, tinggal melaporkan di rapat pimpinan. Cuma kendalanya sampai sekarang rapimgab (rapat pimpinan gabungan) belum digelar," tambahnya.

Suhaimi mendesak dilakukannya rapimgab, sebab jika tidak dijalankan, pemilihan wagub DKI tak akan pernah tuntas.

"Kembali kepada prosesnya supaya bisa berjalan. Tinggal prosesnya mau dijalani atau enggak. Kalau prosesnya enggak dijalani ya mau sampai kapan pun, ya, nggak jalan, kalau mau dijalani 2 hari selesai. Kalau nggak dijalanin sampai akhir zaman, ya, enggak selesai," tuturnya.

Suhaimi menyebut, lobi politik antarfraksi akan terlihat saat rapimgab digelar. Bagi dia, opini soal wagub seharusnya disampaikan saat rapat paripurna DPRD DKI, bukan saat prosesnya belum dijalani.

"Rapimgab saja belum, gimana kita mengetahuinya. Kita sudah minta dari semuanya, berbagai caralah, tapi kalau rapimgab-nya enggak ini (berjalan) bagaimana kita menilainya. Ini membikin proses ini berjalan tidak dengan baik mulus, karena prosesnya dibikin opini," ucap Suhaimi.

Dia mengungkapkan, PKS sudah sejak awal mendesak pemilihan Wagub DKI itu. Selebihnya dia menyerahkan kepada masyarakat yang menilai.

"Pertama, kan ini sudah berjalan lama. Yang kedua kemudian menilai kinerjanya DPRD. Ketiga, terkait pelayanan masyarakat. Jadi, haknya masyarakat mendapat wagub itu terganggu karena proses wagub tidak dijalankan. Kalau saya, ya, menyerahkan kepada masyarakat menilai," beber Suhaimi.