PKS Tanggapi Usul Amien Rais: Rekonsiliasi Bukan Bagi-bagi Kursi

Anggota DPR-RI, Mardani Ali Sera. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengusulkan pembagian kekuasaan 55-45 persen jika konsep yang dibawa Prabowo Subianto disetujui oleh koalisi Jokowi. Pembagian kekuasaan ini, sebagai tindak lanjut dari rekonsiliasi kubu Jokowi dan Prabowo.

Namun, PKS, sebagai partai pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres lalu, tetap menginjakkan kakinya sebagai pihak oposisi. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, rekonsiliasi bukan berarti bagi-bagi kursi kekuasaan.

"Rekonsiliasi bukan berarti bagi-bagi kursi. Rekonsiliasi adalah menyatunya seluruh komponen bangsa dalam kesamaan kebijakan, bahwa negeri ini harus punya pemerintahan yang kuat. Bangsa yang menyatu dan keragaman yang saling menghormati," kata Mardani, Minggu (21/7).

Bagi PKS, rekonsiliasi bisa diwujudkan tanpa harus ikut ke dalam pemerintahan atau bagi-bagi kekuasaan. Dalam rekonsiliasi boleh berbeda pilihan bahkan bersikap kritis.

"Bahkan dalam rekonsiliasi, kita boleh berbeda, memilih oposisi, bersikap kritis pada kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat dan konstruktif pada kebijakan pemerintah yang pro rakyat," jelas Mardani.

"Sikap kami oposisi sikap mulia dan sehat bagi demokrasi. Publik mengharapkan partai dan elite yang istiqomah. Saya pribadi tetap menyarankan oposisi," lanjut Mardani.

Meski begitu, PKS tetap menghormati usulan bagi-bagi kekuasaan dari Amien Rais. Namun, secara kelembagaan, kata Mardani, PKS akan menetapkan sikapnya pada Musyawarah Majelis Syuro.

"Pak Amien Rais Bapak Reformasi. Punya pandangan yang tajam. Dan semua semua mesti dihargai. PKS akan menetapkan sikap di Musyawarah Majelis Syuro," kata Mardani.