PM Hun Sen Yakin Kembali Menang dalam Pemilu Kamboja

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengikuti pemilu keenam sejak negaranya merdeka dari perang. (Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP)

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen optimistis akan kembali menang dalam pemilu keenam sejak negaranya merdeka dari perang. Partai Rakyat Kamboja (CCP) yang dipimpinnya merupakan salah satu dari 19 partai yang ikut pemilu.

Hun Sen dan istrinya, Bun Rany, menebar senyum saat tiba di tempat pemilihan umum pada Minggu (29/7) pukul 07.00 waktu setempat. Hun menyapa pemilih lainnya sebelum memberikan suara dan mencelupkan jari ke botol tinta.

Dari 8 juta pemilih terdaftar, ada Im Chanthan yang mengaku senang bisa memilih di tempat pemungutan suara yang sama dengan Hun Sen. Bagi pria 54 tahun asal Provinsi Kandal itu pemilu kali ini sangat penting.

"Saya datang untuk memilih karena saya menginginkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian di negeri ini," ucap Chanthan dikutip dari AFP.

Hun Sen sendiri telah memimpin pemerintahan sejak 1985. Ia juga seorang mantan anggota rezim Khmer Merah atau Khmer Rouge --sayap milit Partai Komunis Kamboja yang beraliaran Maois.

Memiliki kontrol atas pemerintahan, Hun Sen memberikan jabatan kepada anak-anaknya untuk memegang posisi kunci. Sejumlah pihak menyebut hal ini sebagai upaya Hun Sen untuk membangun dinasti.

Namun korupsi dan ketidaktahuan kalangan muda soal Khmer Merah membantu Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) menang dengan suara sebanyak 44 persen pada pemilu 2013. Hun Sen yang khawatir akan kemunculan CNRP menuduh partai itu hendak menggulingkan pemerintah.

Lantas pada 2017 polisi menangkap sejumlah pemimpin oposisi, diikuti dengan MA yang mengeluarkan larangan terhadap CNRP.

Kini sejumlah pihak oposisi menyerukan boikot 'jari bersih' untuk menentang popularitas Hun Sen. Mereka menyebut pemilu ini sebagai lelucon dan penuh kepalsuan.

Mereka juga mengatakan 18 partai lain yang ikut pemilu tidak jelas atau baru dibuat untuk memberikan kredibilitas kepada pemerintah.

Menanggapi ini, aparat keamanan berjanji menindak tegas siapa pun yang mendorong masyarakat untuk golput.

Warga Kamboja mengantri untuk pemilu (Foto: REUTERS/Samrang Pring)

Sebelumnya 45 negara bersatu menyerukan agar Kamboja melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil pada Juli mendatang. Mereka juga mendesak pemerintah Kamboja membebaskan pemimpin oposisi dari penjara.

Pernyataan ini dibacakan oleh perwakilan Selandia Baru pada rapat Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Di antara negara yang menandatangani pernyataan yang menitikberatkan pada pelanggaran HAM di Kamboja, terutama terberangusnya hak-hak politik dan sipil di negara itu, adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Inggris.

"Kami menyerukan pemerintah Kamboja melakukan tindakan yang diperlukan, sebelum terlambat, untuk memastikan pemilu 2018 berlangsug bebas, adil, dan kredibel," ujar pernyataan tersebut.

"Kami terutama prihatin akan kondisi pemimpin oposisi Kem Sokha menyusul penahanannya: Dia dilaporkan terisolasi, tanpa akses ke perawatan medis, jadi target pengamatan, dan kondisi lainnya, seperti paparan cahaya yang terus menerus," bunyi pernyataan itu lagi.