Polisi di Sejumlah Daerah Cegah Pergerakan Massa Aksi 22 Mei di KPU

19 Mei 2019 14:22 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Personel gabungan Polri, TNI dan Satpol PP melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan raya Pantura Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (18/5/2019) malam. Foto: ANTARA FOTO/Seno
zoom-in-whitePerbesar
Personel gabungan Polri, TNI dan Satpol PP melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan raya Pantura Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (18/5/2019) malam. Foto: ANTARA FOTO/Seno
ADVERTISEMENT
Polisi di sejumlah daerah mulai mencegah pergerakan massa yang bergerak ke Jakarta untuk mengikuti demonstrasi pada 22 Mei 2019. Pencegahan dilakukan dengan diskusi dengan masyarakat hingga pemantauan di stasiun dan terminal.
ADVERTISEMENT
Dikutip dari Antara, Minggu (19/5), upaya pencegahan masyarakat untuk berdemonstrasi di Jakarta sudah berlangsung di Tangerang, Jember, dan Situbondo.
Di Situbondo, Jawa Timur, polisi mengklaim belum ada pergerakan warga ke Jakarta untuk mengikuti demonstrasi di depan kantor KPU. Namun, pencegahan tetap dilakukan.
Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono mengatakan, hingga kini pemetaan warga yang mungkin mengikuti demonstrasi itu sudah dilakukan. Selain itu, pengawasan di media sosial juga dilakukan.
"Kami juga akan melakukan langkah-langkah preventif dan tindakan represif apabila ada gerakan tersebut (pengerahan masa), dan tentunya kami kan melakukan pembinaan hingga melakukan tindakan," kata Hariono, Sabtu (18/5).
Personel gabungan Polri, TNI dan Satpol PP melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan raya Pantura Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (18/5/2019) malam. Foto: ANTARA FOTO/Seno
Sedangkan di Tangerang, polisi membuka ruang diskusi dengan mahasiswa. Sejumlah ketua badan eksekutif mahasiswa di Tangerang diajak bertemu untuk diberi penjelasan bahwa demonstrasi yang menolak hasil penghitungan KPU tidak bermanfaat.
ADVERTISEMENT
"Kami juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk melakukan dialog karena 'people power' tersebut tidak bermanfaat," kata Kasat Intel Polresta Tangerang Kompol Agus Hermanto, Minggu (19/5).
Menurut Agus, mahasiswa yang mereka ajak berdiskusi memang tidak ingin ikut dalam demonstrasi di depan kantor KPU. Bahkan sudah ada deklarasi untuk menolak aksi tersebut.
Agus juga menegaskan, polisi tidak melarang warga untuk ikut dalam demonstrasi itu. Mereka hanya mengawasi warganya.
"Khawatir terjadi masalah di Jakarta maka harus diketahui karena mereka merupakan warga kita juga," sebut Agus.
Suasana saat massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi di depan Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/5/2019). Foto: Nugoroho Sejati/kumparan
Berbeda dengan dua tempat tersebut, polisi di Jember sampai meninjau terminal bus dan stasiun kereta api.
"Pada malam hari ini Polres Jember bersama Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan penumpang di stasiun kereta dan terminal bus untuk mengantisipasi pergerakan massa ikut aksi 'people power' di Jakarta," kata Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo di Terminal Tawangalun Jember.
ADVERTISEMENT
Dia mengimbau masyarakat yang akan berangkat ke Jakarta mengikuti aksi pada 22 Mei 2019, sebaiknya kembali pulang ke rumah saja.
"Tidak usah berangkat ke Jakarta karena aksi tersebut kurang tepat dan ada mekanisme sesuai dengan ketentuan, seandainya ada kecurangan dengan membawa bukti ke Bawaslu dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut," tuturnya.
Seandainya ingin menyuarakan atau memberikan pendapat di muka umum, lanjut dia, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta dan silakan dilaporkan ke Bawaslu Jember karena 1x24 jam Bawaslu siap menerima laporan dari warga seandainya ada kecurangan yang disertai dengan bukti.
"Kami akan memperketat pengamanan dan melakukan razia secara berkelanjutan untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa dari Jember menjelang pengumuman hasil resmi KPU RI yang dijadwalkan pada 22 Mei 2019," katanya.
Undangan Aksi 212 di KPU. Foto: Dok. istimewa
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya masih memeriksa pergerakan massa dari berbagai daerah. Argo belum dapat mengungkapkan sistem pemeriksaan pergerakan massa. Ia menyebut, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan berbagai polda di sekitarnya.
ADVERTISEMENT
“Koordinasi ya,” ujarnya.
Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto menginstruksikan baik jajaran di tingkat Forkompinda dan aparat keamanan untuk tak membiarkan masyarakat hadir di Jakarta saat 22 Mei mendatang. Dia meminta agar diselesaikan masing-masing di daerah jika ada masalah.
"Supaya tidak terjadi penumpukan massa, saudara-saudara sekalian dari daerah, tolong ya Forkompinda, Pangdam, Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta. Selesaikan di sana. Kades, Babinkamtibmas, Danramil, Babinsa, selesaikan di sana," kata Wiranto di kantor Menkopolhukam, Kamis (15/5).