Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
ADVERTISEMENT
Capres 02 Prabowo mengungkit soal korupsi jual beli jabatan. Prabowo langsung menyinggung soal praktik jual beli jabatan di kementerian pemerintahan Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Saya baca pejabat pemerintahan Bapak sendiri jual beli jabatan di 90 persen kementerian," kata Prabowo dalam debat capres, Sabtu (30/3).
Prabowo memberi pernyataan ini menjawab pertanyaan Jokowi soal mal pelayanan publik.
Prabowo melanjutkan, mal pelayanan publik untuk efisiensi. Tapi, kata Prabowo, lembaga pemerintahan harus bersih.
"Tidak boleh terjadi korupsi besar besaran kalau punya segala sistem online, sistem pelayanan publik satu pintu dan sebagainya. Tapi tetap political will untuk hilangkan korupsi tidak ditegakkan ya menurut saya lembaga itu lemah," urai dia.
Prabowo menerangkan, masalah korupsi sudah terlalu banyak. Dan negara harus berani memberantas korupsi.
ADVERTISEMENT
Jokowi sendiri menanggapi Prabowo, dengan memberikan penjelasan soal mal pelayanan publik.
Jokowi menerangkan, dengan mal pelayanan publik ini kita harapkan kecepatan pelayanan dapat diberikan kepada pengusaha, masyarakat, dan rakyat yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat.
"Dan ini sudah ada di 13 kota yang akan terus kita perbanyak di kota lain. Di pemerintah pusat ada OSS, online submit submission, yang dulu kita bisa urus izin 6 bulan, setahun, sekarang 9 izin bisa keluar dalam waktu 3 jam. justru dengan cara inilah korupsi berkurang dapat hilang," urai Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, di tahun '98, negara Indonesia menjadi yang terkorup di ASEAN. Kini semua sudah lebih baik.
"Sekarang indeks persepsi korupsi kita 38. Artinya ada perbaikan-perbaikan terus, tidak mungkin kita bisa instan ingin bersih semua, enggak. Tapi sistem saya percaya sistemlah yang akan memperbaiki negara ini. Dengan sistem yang baik dan cepat maka korupsi akan semakin berkurang dan nantinya hilang jika sistem jadi budaya kita, jadi sebuah corporate culture dan inilah yang kita harapkan dengan pembangunan sistem online, sistem elektronik yang cepat dan tepat," tutur Jokowi.
ADVERTISEMENT
Live Update
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus presidential threshold 20 persen dalam sidang uji materi terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis (2/1). Semua partai politik kini bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri.
Updated 2 Januari 2025, 20:40 WIB
Aktifkan Notifikasi Breaking News Ini