Ramai-ramai Berebut Kursi Ketua MPR
PerbesarPerebutan kursi ketua MPR kian memanas. Sejumlah partai makin santer ingin merebut posisi tersebut. Partai Golkar dan PKB yang paling ngotot untuk meraih kursi Ketua MPR.
Pimpinan MPR sejatinya akan dipilih melalui sistem paket. Nantinya akan dipilih satu orang Ketua dan empat orang wakil Ketua MPR, komposisi pimpinan itu juga akan melibatkan unsur DPD.
Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan jatah kursi pimpinan MPR berhak didapatkan partainya. Sebab, Golkar merupakan partai pemenang pemilu kedua setelah PDIP.
Airlangga menjelaskan, jatah kursi pimpinan MPR layak untuk Golkar karena PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 berhak mendapat kursi Ketua DPR. Sama seperti saat periode 2004-2009 Agung Laksono mendapat jatah Ketua DPR, dan pimpinan MPR diberikan ke PDIP yakni Taufik Kiemas.
"Partai Golkar sebagai partai kursi (pemenang)nya nomor dua itu mempunyai hak, apalagi kita bagian dari pendukung Pak Presiden. Kalau partai pertama pegang DPR, maka wajar kalau posisi kedua dipegang Golkar," ungkap Airlangga di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).
Meski begitu, Airlangga mengaku hingga kini lobi-lobi jatah pimpinan MPR masih dalam tahapan antarfraksi. "Diskusi masih cair. Kita lihat nanti. Kita sedang bicarakan dengan partai-partai lain," terang Airlangga.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga, menyebut terdapat sejumlah nama kader yang yang disiapkan untuk menduduki Ketua MPR seperti Bambang Soesatyo (Bamsoet), Aziz Syamsuddin, dan Zainudin Amali. Pihaknya menyerahkan pemilihan ketua dan pembentukan paket pada koalisi.
"Ada Pak Aziz Syamsuddin, Bamsoet, banyak yang berminat di MPR itu. Ada Pak Zainudin Amali, banyak sekali. Nanti pada titik tertentu akan kompromi untuk tentukan satu nama. Kan pemilihannya paket. Kita serahkan pada mekanisme yang ada," ucap dia.
PKB
Di sisi lain, PKB mengusung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua MPR. Meski demikian, PKB mendorong agar partai koalisi Jokowi segera menyodorkan nama kandidat pimpinan MPR. Khususnya Golkar yang mengklaim kursi Ketua MPR merupakan jatahnya karena memperoleh kursi kedua terbanyak di DPR.
Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, nama kandidat perlu diungkap agar koalisi Jokowi segera menyepakati paket pimpinan MPR.
"Memang banyak kadernya Golkar yang saya tahu tetapi perlu menyampaikan siapa. Karena minimal paket itu harus diselaraskan dengan lima nama yang ada dalam satu paket," kata Jazilul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).
"Yang jelas PKB memunculkan nama Cak Imin. Nah, partai-partai lain siapa? Baik yang di posisi ketua, kan boleh saja," tambahnya.
PKB tetap masih optimistis berpeluang mendapatkan Ketua MPR. Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan, posisi ketua MPR selama ini tak pernah ditentukan berdasarkan banyaknya kursi di parlemen.
"Formula untuk menunjuk ketua MPR tidak berdasarkan urut kacang, itu urut kacang namanya nomor satu dua tiga, itu urut kacang namanya. Tidak berdasarkan itu. Tetapi, berdasarkan paket, kesepakatan bersama," kata Lukman Edy di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7).
PPP
Tak hanya Golkar dan PKB, PPP pun juga berminat menduduki kursi Ketua MPR. PPP merasa pantas menduduki jabatan itu sebagai wujud penguatan koalisi di legislatif.
"Oh iya, kami juga mengincar kursi MPR. Kalau bisa jadi ketua jadi lebih bagus, tapi minimal PPP wakil ketua MPR," kata Plt Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa, usai Mukernas IV PPP di Serang, Banten, Sabtu (20/7).
Suharso mengatakan, keinginan itu sudah disampaikan kepada partai koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin. Namun baru disampaikan secara informal, belum secara resmi.
"Belum, kalau itu belum (pembahasan komposisi pimpinan MPR). Kalau keinginan sudah, keinginan sudah disampaikan. Tapi kalau bicara duduk sama-sama belum. Nanti kita akan agendakan itu," kata mantan Anggota Wantimpres Jokowi itu.
PKS
Tak hanya partai koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin, partai oposisi pun tertarik mendapatkan kursi Ketua MPR.
Fraksi PKS, yang saat ini menduduki Wakil Ketua MPR, masih menginginkan jabatan itu di periode 2019-2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS Ledia Hanifa. Namun demikian, Ledia menyebut, keinginan itu tergantung peta politik perebutan Ketua MPR.
"Kita lihat saja nanti, sebenarnya kalau nanti ada probabilitasnya pasti kita akan mengusahakan," kata Ledia kepada kumparan, Rabu (17/7).
Ledia mengamini, perebutan pimpinan MPR nantinya akan sangat dinamis dan tak menutup kemungkinan partaio pendukung Jokowi dan Prabowo berkoalisi dalam paket pimpinan MPR.
"Kalau enggak salah, di dalam UU MD3, kalau MPR kan nanti akan bersama sama dengan DPD, enggak mesti satu. Bisa dua DPD-nya. Itu sangat cair, memang sangat cair, bisa jadi paketnya itu belum tentu dua paket. Jadi, ada beberapa opsi," jelasnya.
Gerindra
Selain PKS, Gerindra juga menyatakan minatnya merebut kursi ketua MPR. Politikus Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, semangat rekonsiliasi pertama mesti diwujudkan oleh para legislator di parlemen, terutama dalam pemilihan Ketua MPR.
"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangannya tertulisnya, Jumat (19/7)
Ketua DPP Gerindra itu menilai, komposisi tersebut tak perlu harus menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi pemerintah dalam kesepakatan paket pimpinan MPR.
"Karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024," katanya.
Namun keinginan Gerindra ini ditolak PKB sebagai bagian dari rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Menurut Ketua DPP PKB Lukman Edy, tak ada agenda rekonsiliasi yang menyertakan syarat, apalagi dengan jabatan Ketua MPR.
Lukman memperkirakan keinginan tersebut akan ditolak. Sebab, syarat yang diajukan Gerindra terkesan aneh dan bermuatan seperti bagi-bagi kursi.
"Jadi kalau Gerindra mendesain koalisi dengan syarat yang aneh-aneh dan terkesan dagang sapi, pasti akan kami tolak," ungkap Lukman kepada kumparan, Jumat (19/7).