Respons Partai Koalisi Jokowi soal Jatah Menteri untuk Demokrat

Ilustrasi Partai Demokrat di Pemilu 2019. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Komunikasi Partai Demokrat dengan Jokowi kian intens. Hal tersebut menimbulkan beragam spekulasi soal kemungkinan partai berlambang mercy itu merapat ke kubu pemerintah.

Salah satu partai pengusung Jokowi, NasDem, mengaku tak masalah jika Demokrat ingin bergabung. Bahkan, Ketua DPP NasDem Irma Chaniago menilai partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut sudah bisa menunjukkan kualitas nasionalisme.

"Politik itu dinamis ya, tetapi tidak boleh juga selalu oportunis. Saya kira Demokrat mampu menunjukkan kualitas nasionalismenya. Lebih mengedepankan keutuhan bangsa dan negara," kata Irma, Kamis (6/6).

Jubir TKN Irma Chaniago di Rumah Cemara, Jakarta Pusat. Foto: Mirsan Simamora/kumparan

Bahkan, Irma mengaku tak masalah jika Demokrat nantinya akan mendapat jatah kursi menteri di kabinet. Baginya, yang terpenting adalah membangun pemerintahan ke depan dengan stabil dan solid.

"Saya kira tidak masalah (dapat kursi menteri). Karena sejak awal presiden menyatakan Indonesia akan lebih baik jika dibangun bersama. Ada yang di pemerintahan dengan program kerja, ada yang tetap di oposisi sebagai kontrol sistem yang efektif terhadap semua program kerja pemerintah," jelasnya.

Senada dengan NasDem, Golkar juga tidak keberatan dengan kemungkinan Demokrat merapat ke kubunya.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Melchias Markus Mekeng, menilai masuknya Demokrat justru bisa mengurangi kegaduhan politik.

"Kalau dari Golkar kita melihat yang lebih besar ya. Kalau koalisinya semakin besar artinya kegaduhan di dalam pembangunan akan semakin sedikit," kata Mekeng, Kamis (6/6).

"Artinya kita tetap mengkritisi kebijakan yang kalau kurang berpihak pada rakyat tetap kita kritisi. Kalau banyak yang dukung kan lebih bagus," tambahnya.

Melchias Marcus Mekeng Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Meski tak masalah jika Demokrat mendapat kusri menteri dari Jokowi, namun Mekeng meminta partai besutan SBY itu untuk lebih tahu diri. Sebab, selama Pilpres 2019, Demokrat tidak ikut berkampanye untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Karena kan yang kerja keras, berkeringat kan yang koalisi dari awal. Jadi harus saling tahu dirilah. Yang datang baru harus tahu diri. Yang lama juga tahu diri supaya pembangunan berjalan dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, Hanura menilai untuk bisa menerima Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, masih memerlukan pertimbangan matang. Meski menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi, namun ia berharap para partai koalisi bisa dilibatkan.

"Ya itu kan tergantung user. User-nya Pak Jokowi tetapi kita yakin bahwa partai-partai koalisi akan dilibatkan. Karena kan harus diukur hubungan SBY dengan berbagai pihak saat ini," kata Waketum Hanura, I Gede Pasek Suardika, Kamis (6/6).

Pasek menyebut salah satu pertimbangan yang harus dipikirkan yakni saat kampanye Pilpres 2019, banyak kader Demokrat yang kerap menyerang paslon 01.

Sehingga, dia meminta agar Demokrat tidak menjadi duri dalam daging jika nanti bergabung.

Anggota DPD Gede Pasek Foto: Jihad Akbar/kumparan

"Harus dilihat juga bagaimana ketika masa kampanye Jokowi diserang oleh kader-kader (Demokrat) yang lumayan keras. Jangan sampai jadi duri dalam daging. Kan kasar-kasar tuh orang-orangnya dan itu dibiarkan. Itu kan instruksi kan," jelasnya.

Lebih lanjut, Pasek mengingatkan, jika Demokrat ingin bergabung, jangan langsung meminta kursi menteri. Sebab, saat kampanye Demokrat tidak ikut berjuang memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Jangan terlalu mudah. Kan tidak ikut berjuang malah ikut menghambat, masa orang yang ikut menghambat dikasih jatah kekuasaan," jelasnya.

"Makanya perlu dikomunikasikan dengan partai koalisi agar pas. Jangan sampai menggunakan politik mengapung, selalu ingin di atas terus," pungkasnya.