Respons untuk Wacana PSI yang Ingin Larang Poligami

Ketua Umum PSI, Grace Natalie (Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mewacanakan revisi UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan apabila lolos ke parlemen. Revisi itu bertujuan melarang pejabat publik baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta PNS untuk berpoligami.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menyerukan penolakan poligami dalam pidato politiknya di Surabaya pekan lalu. Grace menilai poligami menimbulkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti, dan anak yang ditelantarkan.

Sejumlah pihak pun angkat bicara atas wacana yang dilontarkan PSI. Berikut merupakan tanggapan dari sejumlah institusi atas wacana tersebut:

1. Kementerian Agama

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki, mengungkapkan UU Perkawinan yang ada saat ini sudah sangat ketat mengatur bagi setiap orang, bukan hanya pejabat negara dan PNS, untuk berpoligami.

Humas Kemenag Mastuki HS. (Foto: Instagram @mastuki_hs)

Pada prinsipnya, kata dia, Perkawinan bersifat monogami atau hanya memperbolehkan seorang pria untuk memiliki satu orang istri dan begitu juga sebaliknya.

"UU Nomor 1/1974 pada prinsipnya sudah bersifat monogami, tidak memberi ruang berpoligami kecuali dengan syarat-syarat yang diperkenankan," ujar Mastuki saat dihubungi kumparan.

"Jadi mengacu aturan yang ada, tak mudah bagi PNS melakukan poligami," imbuhnya

2. DPR RI

Senada dengan klaim Kemenag, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher menyebut UU Perkawinan yang ada sudah mengatur syarat poligami dengan baik. Oleh sebab itu, ia meminta agar PSI tidak mengurusi hal tersebut.

"Masih banyak persoalan lain yang bisa dikemukakan bukan hanya persoalan itu (perkawinan), masih banyak persoalan ekonomi sosial yang perlu mendapat perhatian dari parpol atau negara dalam rangka mengetaskan kemiskinan," kata Taher.

Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher (Foto: Kelik Wahyu Nugroho/kumparan)

Taher menambahkan, wacana PSI itu merupakan strategi politik dari parpol baru untuk meraih dukungan masyarakat. Namun menurut Taher, seharusnya parpol memilih cara yang elegan untuk meraup suara.

"Ya jangan dibawa ke dunia politik, itu kan persoalan privat yang diatur oleh negara. Tidak boleh masuk ke dalam wilayah ke kepentingan politik orang lain," ujar Taher di Jakarta, Kamis (13/12).

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ketua MUI Cholil Nafis menyesalkan PSI yang bermain isu poligami. Dia bahkan berharap agar PSI gagal pada Pemilu 2019 mendatang.

"Kok yo hanya cari ribut, bukan menyelesaikan urusan bangsa ini. Mudah-mudahan PSI tak lolos pemilu ini," kata Cholil dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (17/12).

Perjalanan menuju rumah Allah. (Foto: Dok: Istimewa)

Cholil sendiri mengaku tak berpoligami, tapi dia menyayangkan isu yag terkait agama ditarik ke wilayah politik. Belum lagi ada yang bersuara bahwa poligami bukan ajaran Islam.

"Tanda akhir zaman itu, orang bodoh memberi fatwa dan orang ruwaibidhah (gendeng) bicara masalah-masalah besar keislaman dan kebangsaan. Coba deh baca Rasulullah SAW itu poligami, sahabat juga poligami," ungkapnya.

4. PKS

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai wacana yang dilontarkan PSI hanya membuat gaduh. Dia mengungkapkan, tidak ada larangan untuk berpoligami bukan berarti semua laki-laki dianjurkan beristri lebih dari satu.

“Saya menegaskan saya tidak berpoligami. Saya menegaskan bahwa PKS tidak menyuruh untuk berpoligami tapi juga tidak melarang untuk berpoligami,” ujar Hidayat

Hidayat Nur Wahid. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Menurut Hidayat, selama ini di Indonesia tidak ada larangan berpoligami. Bahkan Presiden ke-1 Indonesia Sukarno juga punya lebih dari satu istri.

“Saya mengatakan praktek hukum di Indonesia tidak ada larangan untuk itu. Bahkan Presiden Bung Karno berpoligami. wakil presidennya anaknya Bung Karno, Wapresnya Bu Megawati yaitu Pak Hamzah Haz berpoligami,” kata Hidayat usai menghadiri milad Rabithah Alawiyah di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta, Minggu, (16/12).

Lantas bagaimana menurutmu?