Rizal Ramli: Jokowi Capres Terkuat, Kenapa Syarat Capres Dibatasi?

Rizal Ramli di tebet (Foto: Ainul Qalbi/kumparan)

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mempertanyakan partai pemerintah yang mengusulkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dan memperjuangkannya hingga disahkan DPR.

Padahal, Rizal menganggap, tingkat keterpilihan Presiden Joko Widodo cukup tinggi sehingga hampir pasti masuk ke putaran kedua jika ada lebih dari dua calon yang ikut Pilpres 2019.

"Pak Jokowi enggak usah takut beliau pasti masuk top two. Kenapa mesti dibatasin semakin banyak (capres) semakin bagus," kata Rizal dalam konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/7).

Kemudian, lanjut Rizal ,jika Jokowi tidak terpilih kembali sebagai presiden dalam Pilpres 2019, maka itu adalah kehendak rakyat. "Kalau nanti tahap berikutnya kalah, berarti rakyat ingin perubahan," katanya.

Rizal mengatakan dengan disahkannya presidential threshold justru memberikan jalan bagi terjadinya praktik politik dagang sapi atau politik jual beli jabatan. "Buntutnya mekanisme ini untuk melanggengkan dagang sapi dengan partai-partai kalau dukung Jokowi dapat apa? Melanggengkan money politic dan merusak amanah demokrasi dan tidak sesuai dengan UUD 45 siapapun warga negara bisa jadi presiden tidak ada batasan 20 atau 30 persen," beber Rizal.

Rizal Ramli saat berorasi politik. (Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan)

Selain itu, penetapan ambang batas pencalonan presiden berdasarkan perolehan suara Pemilu 2014 dinilai membohongi rakyat. Alasannya karena jika dijadikan patokan maka rakyat tidak akan tahu suaranya dipakai untuk pemilihan 5 tahun ke depan.

"Kita dibohongi kita milih 2014 tiba-tiba dibohongi suara kita dimanfaatkan untuk pemilu 2019 ini enggak ada pemberitahuan itu penipuan karena ada partai yang keliatan bagus waktu itu, bisa-bisa kagak lolos threshold. Jadi modal penipuan ini menghianati demokrasi yang sesungguhnya," tutup Rizal.