kumparan
21 Mei 2019 17:47 WIB

Sejumlah Mahasiswa di Bali Gelar Aksi Tolak People Power

Mahasiswa di Bali Tolak People Power. Foto: Denita BR Matondang/kumparan
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bali menggelar aksi unjuk rasa menolak people power di Pemilu 2019. Para mahasiswa ini berharap seluruh pihak menghormati penetapan hasil pemilu oleh KPU.
ADVERTISEMENT
Mahasiswa yang mengaku dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bali, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHD), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) itu melakukan aksi penolakan di Lapangan Puputan, Renon, Bali, Selasa (21/5) sekitar pukul 16.00 WITA.
Mereka membawa sejumlah spanduk dan bendera merah putih sambil berjalan mengelilingi Lapangan Renon. Seringkali mereka meneriakan aksi tolak people power.
'Aliansi Mahasiswa Bali, Tolak People Power' dan 'Turut berduka cita atas gugurnya pejuang Demokrasi' adalah pesan yang tertulis di spanduk yang dibawa mahasiswa itu.
"Aksi ini menolak people power yang inkonstitusional. Maksudnya inkonstitusional adalah itu melanggar beberapa aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satunya alasannya yang kami tidak terima adalah people power itu tidak terima karena beralasan dengan hasil KPU, " kata Koordinator aksi I Wayan Darmayasa kepada wartawan.
Mahasiswa di Bali Tolak People Power. Foto: Denita BR Matondang/kumparan
Menurutnya, ungkapan people power sebenarnya sah-sah saja. Namun, ia menilai istilah ini belakangan didengungkan dengan salah kaprah.
ADVERTISEMENT
"Jadi sebenarnya kalau kami sendiri dari mahasiswa itu people power saya kira sah-sah saja tapi yang penting alasan dari people power itu jelas," kata Darmayasa.
People power, kata Darmayasa, sejatinya berasal dari kekuatan masyarakat yang sengsara karena penindasan penguasa. Warga dibuat melarat dan miskin oleh para koruptor. Masyarakat melawan kekuasaan pemerintah.
"Dan kami mahasiswa dan pemuda itu sering sekali juga melaksanakan people power yang dibilang gerakan masa itu sendiri. Kami juga melihat people power itu selama ini dari rakyat. Penderitaan rakyat misalnya, rakyat kelaparan atau korupsi di negara-negara tertentu. Termasuk Indonesia dan sejarah mencatat itu," kata Darmasanya berapi-api.
Ia juga berharap kedua belah kubu paslon yang bertanding di Pilpres 2019 dapat berekonsiliasi. Istilah cebong dan kampret yang selalu dikaitkan dengan simpatisan pun agar segera dihapuskan.
ADVERTISEMENT
"Hari ini yang kami inginkan adalah negara itu dapat bersatu, melakukan rekonsiliasi nasional, itu maksudnya kami. Supaya jangan negara ini terus-terusan terjadi disintegrasi atau terpolar jadi dua, kalau tidak cebong, ya kampret. Istilah-istilah yang sering dipakai dan kami menolak itu," kata dia.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan