Siap Bantu Pemerintah, Gerindra Dorong e-KTP Dikontrol dengan Software

Ahmad Riza Patria di Kantor Wapres. (Foto: Kevin Kurnianto/kumpulan)

Berbagai pihak mendesak Kemendagri untuk memperbaiki prosedur kerja dalam mengelola pembuatan hingga pengedaran e-KTP. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai pemerintah seharusnya bisa membuat software untuk melacak peredaran e-KTP secara realtime.

Menurutnya, dengan software tersebut, masyarakat bisa mengetahui berapa banyak e-KTP yang saat ini telah beredar. Riza juga memastikan, partainya siap membiayai pembuatan software tersebut jika pemerintah tidak memiliki anggaran untuk itu.

"Membangun sistem melalui IT. IT-nya murah, kalau pemerintah enggak punya anggaran, Gerindra yang akan membiayai pembuatan software IT untuk pengawasan dan kontrol," kata Riza di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12).

"Itu sangat sederhana sekali. Masyarakat bisa tahu berapa jumlah e-KTP yang sudah dicetak, yang disebar, kemudian yang invalid," imbuhnya.

e-KTP tercecer di Pondok Kopi. (Foto: Dok. Istimewa)

Wakil Ketua Komisi II itu yakin, dengan adanya software IT tersebut, kasus temuan ribuan e-KTP yang tercecer bisa diatasi. Apalagi, kasus lainnya seperti jual-beli blangko e-KTP seperti yang sempat terjadi di Lampung beberapa waktu lalu.

"Dengan cara itu, saya yakin tidak akan terjadi lagi KTP elektronik yang tercecer. Karena setiap detik, secara real time akan ketahuan. Nah, itu solusi yang menurut Gerindra terbaik," ucapnya.

Menurut Riza, setiap masalah yang berhubungan dengan e-KTP sangat krusial dan berpotensi mengganggu. Sehingga, wajar saja jika ada kecuriagaan publik terkait temuan ribuan e-KTP yang dikhawatirkan berpotensi disalahgunakan saat Pemilu 2019.

“Jadi tidak salah masyarakat kalau menduga-duga ada apa, kecurangan misalnya. Kita sebagai peserta pemilu menilai pembuatan e-KTP ini tidak terbuka dan tidak transparan,” pungkas Reza.