Suap Anggota DPRD Kalteng, 3 Pejabat Sinar Mas Dituntut 2,5 Tahun Bui

Willy Agung (kiri) dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Tiga pejabat perusahaan Sinar Mas di wilayah Kalimantan Tengah dituntut masing-masing 2 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ketiganya yaitu Edy Saputra Suradja selaku Wakil Dirut PT SMART sekaligus Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP); Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas wilayah Kalimantan Tengah-Utara; serta Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinar Mas Wilayah IV dan V Kalimantan Tengah. Willy juga merupakan CEO Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara.

Ketiganya dinilai terbukti telah menyuap empat anggota DPRD Kalteng sebesar Rp 240 juta. Keempatnya yakni Ketua Komisi B DPRD Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Punding Ladewiq H Bangkan dan dua anggota Komisi B, Edy Rosada dan Arisavanah.

"Menuntut, agar majelis hakim menyatakan terdakwa Willy Agung, Edy Saputra, dan Teguh Dudy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa KPK Budi Nugraha saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, (27/2).

Jaksa meyakini suap diberikan agar Komisi B DPRD Propinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit yang diduga dilakukan PT BAP di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

"Serta meluruskan pemberitaan di media massa bahwa tidak ada pencemaran limbah di Danau Sembuluh oleh PT BAP," kata jaksa.

Terdakwa kasus dugaan suap terkait fungsi pengawasan anggota DPRD Kalimantan Tengah terhadap pencemaran lingkungan Edy Saputra Suradja menjawab pertanyaan JPU di Pengadilan Tipikor. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Selain itu, PT BAP juga tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), dan belum memiliki plasma. Hal itu juga rencananya akan dibahas dalam RDP, tapi rapat itu tidak pernah terjadi karena RDP selalu ditunda, hingga akhirnya kasus ini terungkap oleh KPK.

Perbuatan Willy, Teguh dan Edy dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas tuntutan tersebut, ketiganya akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi) dalam sidang berikutnya.