Tak Hanya KPPS, 26 Anggota Panwaslu Juga Meninggal Dunia saat Jaga TPS

iLUSTRASI PEMILU 2019. (17/4/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Korban meninggal dunia dalam mengawal Pemilu 2019 tidak hanya menimpa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hingga Senin (22/4) siang, tercatat sebanyak 26 anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) gugur saat mengawasi jalannya pemilu.

"Dari kemarin, sudah 26 meninggal. Selebihnya masih ada di meme medsos saya itu. Sementara meninggal terkonfirmasi 26 (jiwa)," kata Komisioner Bawaslu M Afifudin di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Bawaslu mengakui pelaksanaan Pemilu 2019 lebih berat dari Pemilu 2014. Afif juga tidak menyangka akan banyak korban berjatuhan dalam pemilu serentak kali ini.

"Mungkin kalau secara umum kita harus perhatikan beban kerja yang kelihatannya apa yang kita pikirkan soal beban kerja penyelenggara adhoc, dari kecamatan sampai TPS ini juga akhirnya memakan korban, mungkin juga karena kelelahan dan lain-lain," ucap Afif.

"Karena kita juga mungkin tidak pernah berpikir dan akan sampai se-begininya. Mungkin petugas TPS dan PPPS banyak juga yang kelelahan, meninggal, dan juga kecelakaan, ya, ini saya kira menjadi masukanlah untuk perbaikan ke depan," lanjut Afif.

Afif mengaku belum mengetahui rekomendasi yang akan diberikan untuk penyelenggaraan pemilu ke depan. Saat ini, pihaknya masih perlu mendengar masukan dari sejumlah instansi terkait.

Komisioner Bawaslu M Afifudin. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

"Tentu kita berduka, kita sangat bersedih, dedikasi yang luar biasa dari jajaran penyelenggara, PPPS yang kalau kita lihat yang mereka dapatkan tidak seberapa dibandingkan pengorbanan dan juga waktu yang dia berikan untuk mengawal pemilu ini. Saya kira ini menjadi perhatian kita semua untuk memperhatikan kesejahteraan termasuk keselamatan dari proses demokrasi yang luar biasa mengharu-biru ini," ujar Afif.

Bawaslu memastikan pihaknya akan memberikan santunan kepada anggota Panwaslu yang meninggal dunia dalam bertugas. Beberapa anggota Panwaslu sudah diberikan jaminan kesehatan seperti BPJS.

"Kalau di kita, secara kelembagaan dulu, kan, mau diasuransikan, tapi kelihatannya belum semuanya disetujui. Tapi ada beberapa provinsi yang sudah, kayak Jakarta itu bisa dicek, BPJS sudah ter-cover. Mereka juga ada hal-hal yang dianggap membahayakam. Tapi apakah tingkat kecamatan saja atau sampai TPS, nah, itu yang belum tahu," kata Afif.

"Kalau dari sisi kelembagaan kami sudah menyiapkan, dan Pak Sekjen sudah menyatakan alokasinya yang sifatnya santunan dan lain-lain kepada jajaran kita," tutup Afif.