Temui Jokowi, BNPB Siap Cairkan Rp 1,9 T untuk Korban Bencana Palu

Konferensi pers Wamenkeu Mardiasmo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Doni Monardo di Kantor Presiden. Foto: Abyan Faisal/kumparan

Presiden Joko Widodo memanggil Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Wamenkeu Mardiasmo terkait penanganan bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah telah menandatangani bantuan hibah daerah sebesar Rp 1,9 triliun kepada 3 bupati dan 1 wali kota.

"Saya laporkan kepada presiden sehubungan dengan kegiatan di Palu. Pertama, pagi ini ditandatangani bantuan hibah daerah dari Kemenkeu kepada 3 bupati dan satu wali kota senilai Rp 1,9 triliun," kata Kepala BNPB Doni Monardo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/10).

Berdasarkan data BNPB, bantuan hibah sebesar Rp 1,9 triliun itu untuk 85.763 unit rumah dengan rincian Kota Palu sebesar Rp 820.653.280.000, Kabupaten Sigi sebesar Rp 568.663.780.000, Kabupaten Donggala sebesar Rp 516.780.890.000, dan Kabupaten Parigi moutong sebesar Rp 66.361.850.000.

Kondisi Pantai Teluk Palu setahun setelah diterjang tsunami di pesisir Kampung Lere, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Nantinya, dana yang sudah dicairkan akan dikirim ke kas-kas daerah. Setelah itu, pemerintah daerah akan menyalurkan dana tersebut kepada para korban terdampak bencana.

"Dana ini diharapkan dalam waktu 7 hari kerja sudah masuk ke rekening kas daerah, dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening perorangan kepada masyarakat terdampak. Baik yang rumah (rusak) berat, sedang, ringan masing-masing Rp 50 juta, Rp 25 juta dan Rp 10 juta," jelasnya.

Relokasi pun masih dilakukan hingga saat ini. Doni mengungkapkan, relokasi total mencapai 11.643 unit rumah yang terdiri dari relokasi yang dikerjakan Kementerian PUPR sebanyak 8.788 unit, bantuan dari AHA Center sebanyak 75 unit, Mayapada sebanyak 100 unit, dan Yayasan Buddha Tsuzhi sebanyak 2.500 unit.

Sementara untuk relokasi, Doni mengungkapkan masih ada masalah yang harus diselesaikan. Pemerintah telah menemukan tanah untuk relokasi seluas 15 hektare. Namun, tanah itu masih berstatus HGU (Hak Guna Usaha).

"Khusus relokasi masih ada persoalan. Namun atas perintah wapres segera dituntaskan terkait masalah lahan, kekurangan lahan 15 hektare," tuturnya.